Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengingatkan pejabat daerah agar tidak memihak pada pihak manapun dalam tahun politik. Hal ini termasuk memberikan dukungan kepada Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Jokowi menyampaikan pesan ini saat memberikan arahan kepada Penjabat Kepala Daerah di seluruh Indonesia pada tahun 2023. Menurutnya, pejabat daerah harus memberikan dukungan pada tugas KPUD dan Bawaslu, namun tidak boleh melakukan intervensi dan segera membantu dalam hal anggaran.
Selain itu, Jokowi juga meminta Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk tetap netral dan tidak memihak. Ia meminta agar pejabat daerah tidak terlihat memihak dalam sikap dan tindakan mereka. Jokowi juga mengingatkan untuk menjaga kerukunan ASN di tingkat bawah dan segera menyelesaikan pertikaian yang berkaitan dengan politik.
Jokowi juga mengatakan bahwa Gubernur, Bupati, dan Walikota akan dievaluasi setiap tiga bulan oleh Kementerian Dalam Negeri, dan ia akan melakukan pengawasan secara harian. Ia mengingatkan bahwa evaluasi harian merupakan hak prerogatifnya dan berharap agar pejabat daerah dapat mengikuti petunjuknya.
Dalam kesempatan tersebut, Jokowi juga menyampaikan bahwa para Penjabat Gubernur, Walikota, dan Bupati yang menjabat saat ini tidak memiliki beban politik, karena mereka ditunjuk langsung oleh Presiden. Oleh karena itu, Jokowi meminta mereka untuk membuat kebijakan yang teknokratik.
Artikel Selanjutnya:
Media Asing Soroti ‘Cawe-Cawe’ Jokowi di Pilpres 2024
(hoi/hoi)
