Lembaga Dana Kerja Sama Pembangunan Internasional (LDKPI) atau Indonesian Aid akan mengirimkan bantuan senilai Rp 31,9 Miliar, setara dengan US$ 2 juta demi membantu masyarakat Palestina, yang kini tengah digempur pasukan militer Israel.
Indonesia Aid merupakan unit kerja di bawah Kementerian Keuangan yang dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 57 Tahun 2019 tentang Perubahan atas PP Nomor 48 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian Hibah kepada Pemerintah Asing/Lembaga Asing.
Aturan itu mengamanatkan menteri keuangan membentuk sebuah unit kerja di bawah Kementerian Keuangan yang berbentuk badan layanan umum (BLU). Indonesia Aid lalu diharuskan mampu mengelola dana kerja sama pembangunan internasional sekaligus menjadikan kegiatan pemberian bantuan yang mandiri dengan mengurangi beban APBN.
Direktur Utama Indonesia Aid Tormarbulang Lumbantobing mengatakan, dana yang disiapkan itu akan digelontorkan dalam bentuk kebutuhan medis berupa obat-obatan dan alat-alat kesehatan bagi warga Palestina, terutama di Jalur Gaza. Pengiriman bantuan itu pun akan dilaksanakan pekan depan.
“Untuk bantuan kemanusiaan tahap kedua sudah kita alokasikan Rp 31,9 Miliar atau setara dengan 2 Juta US Dollar,” ucap pria yang akrab disapa Tor Tobing itu melalui siaran pers, Minggu (5/11/2023).
Tor Tobing menganggap, dukungan dari masyarakat internasional, termasuk dari Indonesia sangat dibutuhkan oleh negara tersebut akibat ketegangan Israel-Palestina yang kian memanas.
Mengutip data yang dirilis Kantor Koordinasi Urusan Kemanusiaan PBB (OCHA), ia mengatakan selain lebih dari 9.000 korban tewas, 22.911 warga di Gaza dan 2.281 warga di Tepi Barat mengalami luka-luka sehingga membutuhkan pertolongan medis secepatnya.
Tor Tobing menjelaskan bahwa bantuan kemanusiaan tahap kedua ini merupakan bagian dari komitmen Indonesia membantu Palestina, sebagaimana disampaikan oleh Presiden saat melepas bantuan tahap pertama kemarin (4/11/2023) di Lanud Halim Perdana Kusuma Jakarta.
Sebagaimana diketahui, Indonesia telah mengirimkan 51,5 ton bantuan tahap pertama yang berasal dari pemerintah, pelaku dunia usaha, lembaga swadaya, dan berbagai unsur masyarakat lainnya. Dukungan Indonesia tersebut menurutnya merupakan representasi seluruh elemen bangsa.
Pemerintah melalui Kementerian Luar Negeri, Kementerian Pertahanan, TNI dan Polri, dan juga masyarakat berkolaborasi apik menghimpun berbagai jenis bahan bantuan, ditambah lagi dengan bantuan tahap berikutnya yang tengah dipersiapkan oleh LDKPI.
“Pemerintah Indonesia sendiri diketahui telah banyak berperan aktif dalam kerja sama pembangunan internasional, termasuk menaruh perhatian besar pada isu-isu kemanusiaan dan perdamaian,” ucap Tor Tobing.
Ia memastikan, APBN menjadi salah satu instrumen penting dalam mewujudkan cita-cita nasional bangsa, yaitu ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, sebagaimana amanat Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.
