Penerimaan CASN 2024 Membuka 221.936 Formasi PPPK untuk Guru dan Nakes

Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menetapkan rekrutmen Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) 2024 sebanyak 2.302.543 juta formasi. Hal ini diungkapkan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpanrb) Muhammad Azwar Anas selepas bertemu Presiden Joko Widodo atau Jokowi. Anas mengatakan dari total formasi yang dibuka pada 2024, kebutuhan untuk instansi pusat sebanyak 429.183 formasi, yang terbagi atas CPNS fresh graduate atau CPNS umum 207.247, CPNS dosen sebanyak 15.460 formasi, serta tenaga guru, tenaga kesehatan dan tenaga teknis sebanyak 191.787. “Kemudian PPPK sebanyak 221.936 untuk tenaga guru, tenaga kesehatan dan tenaga teknis. Sedangkan kebutuhan instansi daerah lebih besar dibanding untuk instansi pusat. Kenapa? Karena jumlah ASN kita di daerah itu lebih tinggi 70% dibanding ASN kita yang ada di pusat,” kata Anas di Istana Negara, Kamis (5/1/2024). Anas mengungkapkan kebutuhan instansi daerah sebanyak 1.867.333 formasi. Formasi ini terdiri atas CPNS Fresh Graduate atau CPNS umum. Kemudian, sebanyak 483.575 formasi untuk tenaga teknis. Lalu, lanjut Anas, PPPK sebanyak 1.383.758. “Nah ini yang paling besar. Memang untuk dua ini. Tenaga guru sebanyak 419.146. Kemudian tenaga kesehatan sebanyak 417.196 dan tenaga teknis sebanyak 547.416,” papar Anas. Sebelumnya, Presiden Jokowi mengatakan akan menyelesaikan penataan tenaga non-ASN atau honorer, sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN. “Dimana tahun ini, dilakukan rekrutmen sebanyak 1,6 juta formasi yang belum diangkat sebagai PPPK, formasi tersebut akan dialokasikan untuk guru, dosen, tenaga kesehatan, serta tenaga teknis sesuai dengan kebutuhan,” kata Jokowi. Dalam kesempatan itu Jokowi juga mengundang anak muda untuk ikut serta mengabdi kepada negara. Menurutnya pemerintahan membutuhkan talenta muda untuk menghadapi disrupsi teknologi. “Menghadapi disrupsi teknologi yang sangat pesat pemerintah membutuhkan para pembelajar muda yang terampil dari berbagai disiplin ilmu untuk mendukung pelayanan publik berbasis digital, efisiensi birokrasi, dan mendorong peningkatan kinerja dan akuntabilitas pemerintah,” katanya.