Transisi energi dan pengurangan emisi gas rumah kaca sangat penting untuk keberlangsungan hidup manusia di dunia. Jika kita tidak segera mengurangi emisi, suhu rata-rata bumi akan terus meningkat dan bumi bisa menjadi tidak dapat dihuni karena kekeringan, kenaikan permukaan air laut, dan cuaca ekstrem. Oleh karena itu, “greenflation” atau inflasi yang dipicu oleh kebijakan hijau adalah topik yang sangat penting untuk dipelajari oleh para pemimpin kita.
Kita semua menginginkan hidup yang ramah lingkungan, namun kita juga perlu memperhatikan pada biaya tambahan yang akan timbul akibat kebijakan ini, siapa yang akan membayar, dan apa dampaknya. Contoh dari Shanghai, di mana pajak untuk kendaraan non-listrik dapat mencapai Rp. 300 juta. Saat ini hampir 100% motor, 100% bus, dan 50% mobil di Shanghai telah beralih ke listrik, yang hasilnya adalah langit biru dan kota yang lebih sepi.
Pertanyaannya, apakah rakyat Indonesia dapat memikul beban pajak pendaftaran kendaraan sebesar ini demi percepatan elektrifikasi? Atau apakah kita dapat mengikuti contoh negara-negara Eropa, di mana harga listrik dapat mencapai Rp. 4.760 per kWh? Saat ini banyak negara Eropa yang mayoritas listriknya berasal dari sumber energi terbarukan, sementara Indonesia masih mengandalkan listrik dari batu bara yang lebih murah, sekitar Rp. 1.400 per kWh.
Pertanyaannya, apakah rakyat Indonesia dapat memikul beban harga listrik yang naik 3 kali lipat demi percepatan transisi energi? Faktanya, jika kita tidak beralih ke energi terbarukan dan hidup secara ramah lingkungan, maka keberlangsungan kehidupan di bumi akan terancam. Namun, banyak rakyat Indonesia bahkan belum mampu memikul biaya tambahan akibat kebijakan hijau.
Oleh karena itu, sangat penting bagi kita untuk memilih pemimpin yang memahami dan tidak meremehkan topik ini. Sumber: https://prabowosubianto.com/memahami-greenflation-topik-penting-yang-dipelajari-gibran-namun-disepelekan-mahfud/
