Top! Jokowi Melanjutkan Pembangunan Proyek Tol Bali Barat yang Telah Terhenti

by -114 Views
Top! Jokowi Melanjutkan Pembangunan Proyek Tol Bali Barat yang Telah Terhenti

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengungkapkan bahwa pembangunan Tol Gilimanuk – Mengwi di Bali akan terus dilanjutkan pada tahun 2024 ini. Meskipun sebelumnya proyek tol ini mengalami masalah dalam pembiayaan.

Sebelumnya, proyek tol ini sempat terhenti, sehingga harus dilakukan proses lelang ulang. Presiden Jokowi terus mendorong proyek konektivitas di Bali.

Basuki menjelaskan bahwa awalnya proyek tol ini berstatus unsolicited atau diinisiasi oleh badan usaha yaitu PT Jagat Kerti Bali. Tol ini memiliki panjang 96,84 kilometer dengan biaya investasi sebesar Rp 22,84 triliun.

Beliau juga menjelaskan bahwa dalam proses pembangunan, PT Jagat Kerti Bali telah membebaskan lahan seluas 44,64 hektar dengan nilai Rp 112,37 miliar. Namun, mereka tidak mampu memenuhi persyaratan untuk financial close.

“Ketika financial close, mereka tidak mampu memenuhi, sehingga kami menghentikan kerjasama,” kata Basuki di Kompleks Istana Kepresidenan, Senin (18/3/2024).

Maka dari itu, Kementerian PUPR memutuskan untuk melakukan feasibility study atau studi kelayakan ulang agar proyek bisa diambil alih oleh pemerintah.

“Kami melakukan FS lagi karena akan diubah menjadi solicited oleh pemerintah kita, kami akan melelangnya, saat ini sudah dalam tahap Prequalification, diharapkan konstruksi dapat dimulai pada bulan September,” kata Basuki.

Dalam rapat tersebut, Basuki juga menyebutkan bahwa ada 3 hal yang disarankan oleh Menteri Keuangan terkait perubahan proyek dari unsolicited menjadi solicited.

Pertama, harus ada legal opinion dari Jaksa Agung tentang perubahan proyek unsolicited menjadi solicited. Kedua, BPKP harus melakukan audit proyek. Ketiga, dukungan pembebasan lahan dari Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN) yang sudah disetujui senilai Rp 3,9 triliun dan disiapkan karena proyek telah menjadi solicited atau diinisiasi oleh pemerintah.

[Gambas:Video CNBC]