Legislasi dan Otoritas Eksekutif dalam Perlindungan Keamanan Siber: Peran Vital dalam Gaya Hidup Menyelamatkan Data Online.

by -131 Views
Legislasi dan Otoritas Eksekutif dalam Perlindungan Keamanan Siber: Peran Vital dalam Gaya Hidup Menyelamatkan Data Online.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Sheehan dkk pada tahun 2022, ancaman keamanan siber telah menjadi risiko utama bagi perusahaan-perusahaan di seluruh dunia di era digital yang semakin maju. Ancaman tersebut tidak hanya berdampak pada kelangsungan bisnis, tetapi juga dapat menyebabkan pelanggaran privasi dan kerugian finansial yang signifikan.

Cybersecurity Ventures memperkirakan bahwa kerugian akibat ancaman keamanan siber pada tahun 2025 diperkirakan akan mencapai 10,5 triliun USD, naik dari 8 triliun USD pada tahun 2023. Hal ini membuat sistem pertahanan keamanan siber yang kuat menjadi sangat penting, menurut Nida Rubini, seorang peneliti Hubungan Internasional dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia.

Dia menyebutkan bahwa saat ini banyak perusahaan di tingkat nasional maupun global yang menawarkan layanan perlindungan data, seperti radika karya utama, Edavos, dan ByteDance yang memberikan perlindungan bagi platform TikTok. Namun, kegagalan dalam memberikan perlindungan data masih sering terjadi, seperti dalam kasus tuduhan Parlemen Amerika Serikat terhadap TikTok.

Menurut James Andrew Lewis, tuduhan semacam itu tidak hanya terkait dengan kemampuan teknologi proteksi, tetapi juga memiliki dimensi politik yang kuat. Untuk menangani masalah keamanan siber ini, diperlukan kerjasama antara perusahaan dan pemerintah untuk mengembangkan strategi yang efektif guna melindungi data, privasi, dan kepentingan ekonomi dari ancaman yang terus berkembang di dunia digital.

Nida Rubini menekankan bahwa negara perlu mengelola risiko yang ditimbulkan oleh ancaman keamanan siber melalui legislasi dan otoritas eksekutif yang memungkinkan perusahaan untuk tetap beroperasi. Dia juga menyoroti empat level penting di mana negara bisa mengambil peran dalam penguatan keamanan siber, seperti mengoptimalkan kerja sama internasional dan regional, memperkuat keamanan siber data masyarakat, menegakkan regulasi perlindungan data pribadi, dan meningkatkan literasi privasi digital masyarakat.

Dengan kesadaran akan pentingnya keamanan siber yang memadai, langkah-langkah proaktif dapat diambil untuk memitigasi risiko dan memastikan kelangsungan bisnis serta keamanan masyarakat secara keseluruhan.

Source link