SiwinduMedia.com – Penelitian & Konsultasi Politik Indonesia (IPRC) menyebut hanya ada 4 orang terkuat yang masuk dalam bursa pencalonan Bupati Kuningan 2024.
Hal itu dikatakan Direktur Eksekutif IPRC, M Indra Purnama, dalam menjawab pertanyaan wartawan setelah diskusi publik menjelang Pemilukada Kabupaten Kuningan di Otaku Cooffe & Roastery, Jalan Baru Awirarangan, Kuningan, Kamis siang (4/7/2024).
“Saya melihat ada 3 pasang calon (Bupati dan Wabup Kuningan). Tetapi kemungkinan besar akan head to head. Head to headnya siapa, silahkan nanti dilihat,” kata Indra menjawab pertanyaan wartawan.
Menurut Indra, ada 4 orang terkuat yang sudah muncul ke publik. Mereka adalah H Yanuar Prihatin MSi (Anggota DPR RI Fraksi PKB), Dr H Dian Rachmat Yanuar MSi (Sekda Kabupaten Kuningan), dan 2 kader internal PDIP, yakni HM Ridho Suganda SH MSi dan Rana Suparman SSos.
“Saya melihat ada Pak Yanuar, kemudian Pak Dian. Kalau Pak Rana dan Pak Ridho, saya pikir kansnya sama-sama di PDIP. Di luar itu, saya belum melihat. Sampai saat ini, yang muncul dan memiliki potensi agak tinggi adalah keempatnya. Namun, apakah calon yang tidak termasuk dalam Koalisi ini akan membentuk poros baru atau bergabung dengan poros yang sudah ada, itu belum diketahui,” ujarnya.
Meskipun hanya ada 4 orang terkuat yang muncul sebagai Calon Bupati Kuningan, Indra menyatakan bahwa semua nama yang sudah muncul ke publik adalah serius dalam maju di Pilkada Kuningan 2024.
“Dari 11 nama yang diungkapkan, sepertinya semuanya serius. Jika ada yang mundur, prosesnya sudah dilakukan karena logistiknya sudah disiapkan,” katanya.
Menurut Indra, semua tokoh yang sudah muncul sekarang adalah tokoh-tokoh yang kuat. Misalnya, Dr H Dian Rachmat Yanuar MSi, yang dianggap sebagai tokoh kuat di Kabupaten Kuningan. Mengapa Dian dipermasalahkan mengenai netralitas ASN? Karena Dian memiliki pendukung di kalangan ASN.
“Pak Dian adalah sosok yang kuat di Kabupaten Kuningan. Itu sebabnya banyak yang mempermasalahkan netralitas ASN-nya. Ini bisa menyebabkan polarisasi di masyarakat,” ucapnya.
Oleh karena itu, Indra mengingatkan kepada semua ASN di Kabupaten Kuningan agar menjaga jarak dengan proses politik agar tidak terpolarisasi. Namun, secara pribadi, mereka boleh terlibat selama tidak ikut dalam kampanye, membantu program, logistik, atau hal-hal yang terkait dengan proses politik.
“Jika terjadi polarisasi di kalangan ASN di Kabupaten Kuningan, saya melihat lebih cenderung ke Pak Dian daripada Pak Ridho, karena Dian adalah atasan langsung para ASN sebagai Sekda,” tambahnya.
Indra menilai bahwa di Pilkada Kuningan akan terjadi Koalisi besar untuk melawan Koalisi yang mengusung Sekda Dian. Namun, kemungkinan akan ada perubahan jika ada partai yang memilih untuk bergabung atau pecah dari Koalisi tersebut.
“Misalnya, jika Pak Dian mencalonkan sendiri dengan Golkar, dan kemudian PDIP mendukung partai kecil hanya untuk memenuhi syarat, itu mungkin terjadi,” ungkap Indra.
“Namun, politik adalah dinamis, sehingga segala kemungkinan bisa terjadi di masa depan. Sehingga dalam beberapa wilayah, terjadi upaya untuk mempertahankan kekuasaan partai politik besar,” tambahnya.
Masih berkaitan dengan Koalisi, Indra menyatakan bahwa yang menarik bukan hanya pada Pilkada, tetapi juga pada Pilgub, karena Koalisi Pilgub akan lebih mudah dibentuk dibandingkan Koalisi Pilwalkot atau Pilbup. Hal ini berkaitan dengan visi misi yang akan ditawarkan oleh masing-masing calon.
“Jika dari partai yang berbeda, lebih sulit untuk mencapai kesepakatan. Kemungkinan nanti akan ada Deklarasi Koalisi yang berjalan seiring dari tingkat provinsi hingga daerah,” ungkapnya.
Mengenai survei, Indra menyatakan bahwa IPRC berencana melakukan survei pada bulan Agustus 2024 setelah pendaftaran pasangan calon ke KPU. Meskipun sudah banyak muncul bakal calon Bupati/Wabup Kuningan, survei akan dilakukan untuk melihat perkembangan terkini.
“Jika ada perubahan drastis seperti di Bandung, dimana ada perubahan arah dari tingkat pusat, maka konstelasi politik juga akan berubah. Namun, saat ini tidak ada isu seperti itu di Kabupaten Kuningan,” kata Indra.
Terkait rekomendasi partai politik, Indra menyatakan bahwa hingga saat ini belum ada rekomendasi yang dikeluarkan karena yang ada baru surat penugasan. Surat penugasan tersebut bisa diberikan kepada beberapa orang dari berbagai partai politik.
“Para calon yang sudah diberikan surat tugas akan diperiksa sejauh mana kemampuan mereka dalam mengikat partai politik, membawa partai politik, logistik, dan dukungan suara pemilih,” pungkas Indra.
