Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menegaskan bahwa tidak ada indikasi kerja paksa dalam hilirisasi nikel di Indonesia. Pernyataan ini sebagai tanggapan terhadap tuduhan dari Amerika Serikat (AS) yang menyebut adanya praktik kerja paksa di sektor hilirisasi nikel yang menjadi fokus pemerintahan Presiden RI Joko Widodo.
Bahlil mengatakan bahwa sebagai Mantan Menteri Investasi, tidak mungkin ada praktik kerja paksa. Ia juga menekankan pentingnya bagi wartawan Indonesia untuk memberitakan informasi berdasarkan fakta dan tidak terpengaruh oleh persepsi negatif asing.
Tudingan mengenai ‘kerja paksa’ dalam hilirisasi nikel di Indonesia muncul dalam laporan ‘Global State of Child and Forced Labour’ yang dirilis oleh Departemen Tenaga Kerja AS. Menurut laporan tersebut, korban kerja paksa di Indonesia adalah warga negara China yang dipaksa bekerja di pabrik smelter nikel di Indonesia.
Industri nikel di Indonesia terutama berpusat di Pulau Sulawesi dan banyak dikuasai oleh perusahaan China. Para pekerja migran asal China tersebut menghadapi berbagai pelanggaran UU Ketenagakerjaan, seperti lembur yang berlebihan, ketidakamanan kerja, upah tidak dibayar, denda, pemecatan, ancaman kekerasan, dan utang.
Bahlil menegaskan bahwa penting untuk menjaga reputasi nasional dan tidak terpengaruh oleh tuduhan yang belum terbukti kebenarannya. Ia juga mengimbau untuk memberitakan sesuatu berdasarkan fakta dan tidak terpengaruh persepsi negatif asing demi kepentingan bangsa.
