Pemisahan fungsi intelijen dalam dan luar negeri dianggap penting oleh Direktur Eksekutif Lembaga Studi Pertahanan dan Studi Strategis Indonesia (LESPERSSI), Rizal Darma Putra. Menurutnya, dalam menghadapi kompleksitas ancaman yang dihadapi Indonesia saat ini, peran Badan Intelijen Negara (BIN) sebagai koordinator intelijen perlu diperkuat dan ditegaskan.
Rizal menjelaskan bahwa pemisahan fungsi antara intelijen dalam negeri dan luar negeri, serta kewenangan penegakan hukum bagi intelijen dalam negeri, sangat diperlukan. Dia juga menekankan pentingnya pengawasan terhadap lembaga intelijen negara, meskipun mengakui kompleksitas pengawasan terhadap BIN.
Muhammad Haripin, seorang peneliti BRIN, juga menyoroti pentingnya penguatan peran BIN sebagai koordinator intelijen nasional sesuai dengan UU Intelijen. Namun, dalam praktiknya, fungsi koordinator BIN dihadapi oleh ego sektoral di antara lembaga-lembaga intelijen.
Haripin juga mengemukakan bahwa pengembangan SDM intelijen di Indonesia telah maju dengan adanya sekolah khusus, kurikulum, dan pengajar dari kalangan sipil dan peneliti. Namun, ia menekankan perlunya formulasi pola pendidikan yang lebih baik untuk mencegah politisasi di dalam BIN.
Tantangan utama dalam pengawasan terhadap BIN saat ini, menurut Haripin, adalah kekosongan aturan yang mengatur kewajiban pengawasan, konflik kepentingan, dan kompleksitas ancaman. Dia mengungkapkan perlunya pengawasan yang efektif untuk menghindari konflik kepentingan dan memperkuat akuntabilitas anggaran BIN.
