Perlunya Pemisahan Fungsi Intelijen dalam Negeri dan Luar Negeri

by -22 Views
Perlunya Pemisahan Fungsi Intelijen dalam Negeri dan Luar Negeri

Direktur Eksekutif Lembaga Studi Pertahanan dan Strategis Indonesia (Lesperssi), Rizal Darma Putra, menekankan pentingnya pemisahan fungsi strategis antara intelijen dalam negeri dan luar negeri. Menurutnya, pemisahan ini sangat diperlukan mengingat kompleksitas ancaman yang dihadapi Indonesia saat ini. Diskusi mengenai restrukturisasi Badan Intelijen Negara (BIN) di Universitas Bakrie, Jakarta, juga menyoroti potensi abuse of power di berbagai sektor, termasuk di BIN, karena kurangnya otoritas yang memiliki kewenangan untuk melakukan investigasi terhadap operasi BIN. Rizal menambahkan bahwa struktur kelembagaan BIN masih didominasi oleh unsur militer yang terlalu erat dengan konflik kepentingan politik.

Selain itu, aspek pengawasan terhadap lembaga intelijen menjadi isu penting. Rizal menekankan bahwa tantangan pengawasan terhadap lembaga intelijen, khususnya BIN, sangat kompleks. Transparansi dalam pengawasan sangat penting untuk mengurangi potensi penyalahgunaan kekuasaan.

Muhammad Haripin dari BRIN menekankan pentingnya penguatan peran BIN sebagai koordinator intelijen nasional sesuai dengan UU Intelijen. Namun, ia menyebut bahwa dalam praktiknya, fungsi BIN sebagai koordinator belum optimal. Terkait pengembangan SDM, Haripin menilai proses rekrutmen dan pendidikan intelijen di Indonesia telah mengalami kemajuan, namun pola pendidikan untuk para intelijen masih perlu diformulasikan lebih baik untuk menghindari politisasi di BIN.

Aisha Kusumasomantri dari Indo Pacific Strategic Intelligence menyoroti perlunya penguatan intelijen luar negeri dalam menghadapi ancaman eksternal yang semakin kompleks. Erik Purnama dari ISDS menambahkan bahwa struktur di BIN saat ini banyak diisi oleh personel militer yang kariernya mulai stagnan, dan politisasi rekrutmen di STIN berdampak pada kualitas SDM di BIN.

Diskusi ini diharapkan memberikan kontribusi dalam merumuskan pemikiran terkait restrukturisasi dan penguatan lembaga intelijen di Indonesia, serta mengembangkan kajian intelijen di Program Studi Ilmu Politik Universitas Bakrie.

Source link