Pemerintah Indonesia sedang melaksanakan Proyek Strategis Nasional (PSN) di Merauke, provinsi Papua Selatan, fokus pada sektor pertanian untuk mencapai swasembada. Namun, proyek ini mendapat kritik karena dianggap merusak lingkungan setempat.
Proyek PSN di Merauke dimulai pada 12 Juli 2024, dengan diterbitkannya Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor 835 Tahun 2024 oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Siti Nurbaya. Surat tersebut memberikan persetujuan penggunaan kawasan hutan untuk pembangunan sarana dan prasarana ketahanan pangan, atas nama Kementerian Pertahanan RI, dengan luas mencapai 13.540 hektar di Kabupaten Merauke, Provinsi Papua Selatan.
Yayasan Pusaka Bentala Rakyat (PUSAKA) mencatat bahwa lokasi proyek mengambil tempat di kawasan hutan adat dengan nilai konservasi tinggi, yang menyebabkan pemilik tanah di Distrik Ilwayab, Marga Gebze Moyuend, dan Gebze Dinaulik merasa tergusur. PUSAKA menilai proyek ini melanggar hak hidup dan hak masyarakat adat serta merusak lingkungan hidup.
PUSAKA juga menyoroti kurangnya keterlibatan masyarakat dan organisasi lingkungan hidup dalam proses perencanaan proyek ini, serta belum adanya dokumen lingkungan dan persetujuan yang diperlukan. Mereka juga menegaskan bahwa prinsip Free Prior Informed Consent (FPIC) tidak dipenuhi dalam proyek ini.
Di sisi lain, LBH Papua juga menyuarakan kritik terhadap proyek PSN di Merauke, khususnya terkait penghancuran Taman Nasional, Suaka Margasatwa, dan Cagar Alam yang dilindungi. LBH Papua mengingatkan bahwa perlindungan kawasan tersebut telah dijamin oleh keputusan Menteri Kehutanan dan aturan hukum daerah.
Meskipun demikian, pemerintah tetap melanjutkan pelaksanaan proyek PSN di Merauke dengan fokus pada pengembangan produksi pangan. Wakil Menteri Pertanian Sudaryono menegaskan bahwa program food estate dan cetak sawah adalah penting untuk menguatkan ketahanan pangan dan menjadikan Indonesia sebagai lumbung pangan dunia.
Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman juga memberikan komitmen untuk menjadikan Merauke sebagai lumbung pangan dunia, dengan target swasembada dalam dua tahun ke depan. Namun, aktivis dan lembaga hukum terus mendorong penghentian proyek PSN di Merauke demi melindungi lingkungan dan hak masyarakat setempat.
