Prabowo Subianto Reveals Reason for Establishing the Poverty Alleviation Acceleration Agency: “Challenges Must Be Addressed Immediately”

by -276 Views
Prabowo Subianto Reveals Reason for Establishing the Poverty Alleviation Acceleration Agency: “Challenges Must Be Addressed Immediately”

Jakarta – Presiden Indonesia, Prabowo Subianto, mengadakan pertemuan pertama Kabinet “Merah Putih” di Istana Merdeka, Jakarta, pada hari Rabu (23/10). Selama pertemuan tersebut, Prabowo menjelaskan alasan di balik pembentukan Badan Percepatan Penanggulangan Kemiskinan.

Menurut Prabowo, lembaga ini didirikan untuk memastikan bahwa tantangan-tantangan yang ada dapat segera diatasi.

“Bukan karena saya ingin campur tangan dalam pekerjaan kementerian-kementerian – tidak. Saya ingin membantu. Di mana pun ada hambatan, di mana pun ada kesulitan, kita harus segera mengatasinya. Mari jujur, birokrasi kita terkenal rumit dan lambat,” ujar Prabowo.

Lebih lanjut, Prabowo menjelaskan bahwa Badan Percepatan Penanggulangan Kemiskinan akan bertugas untuk mempelajari dan memantau semua program perlindungan sosial dan distribusi bantuan agar efektif sampai ke segmen masyarakat yang paling membutuhkan.

“Lembaga ini akan mempelajari dan melacak semua program perlindungan sosial dan bantuan untuk memastikan bahwa mereka ditujukan dengan benar kepada kelompok masyarakat yang masih membutuhkan bantuan,” tambah Prabowo.

Prabowo telah menunjuk Budiman Sudjatmiko sebagai Kepala Badan Percepatan Penanggulangan Kemiskinan.

Dalam wawancara sebelumnya dengan wartawan di Istana Merdeka, Budiman mengungkapkan bahwa Prabowo telah memberinya mandat untuk mengurangi kemiskinan di Indonesia sebanyak mungkin selama periode 2024-2029.

“Semua masalah yang terkait dengan kemiskinan harus secara drastis dikurangi dalam lima tahun ke depan, dan itu merupakan tanggung jawab dari lembaga yang kami pimpin,” kata Budiman pada hari Selasa (22/10).

Budiman menjelaskan bahwa lembaga ini akan mengkoordinasikan upaya penanggulangan kemiskinan di berbagai kementerian, termasuk Kementerian Desa, Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kementerian Pendidikan, dan Kementerian Kesehatan.

Dengan koordinasi ini, Budiman yakin mereka akan mendapatkan data yang valid, objektif, dan dinamis untuk memandu upaya mereka. (RR)

Source link