SiwinduMedia.com – Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Kuningan Hj Neneng Hermawati SE MA, menyoroti sejumlah persoalan sosial terkait angka kemiskinan hingga soal minimnya anggaran Stimulan / bantuan kesejahteraan Guru Ngaji.
Hal itu disampaikan Neneng saat diwawancarai SiwinduMedia.com di ruang Komisi IV DPRD Kuningan, Rabu (24/10/2024). Melalui Komisi IV yang sekarang dipimpinnya, Neneng bertekad akan bekerja ekstra keras untuk meminta pihak eksekutif (mitra kerja) untuk menyelesaikan persoalan tersebut, meskipun kondisi keuangan daerah sedang tidak baik-baik saja.
“Kabupaten Kuningan masih banyak PR (Pekerjaan Rumah). Diantaranya tingkat kemiskinan masih tinggi, angka pengangguran juga masih tinggi, terakhir masih di angka 9,4%. Sekarang masih naik atau sudah turun, nanti kita lihat. Kemudian ada 50 ribu anak yang tidak melanjutkan sekolah. Termasuk soal kekerasan terhadap perempuan dan anak, itu juga masih tinggi di Kabupaten Kuningan,” kata Neneng.
Yang paling pokok menjadi sorotan dirinya, apalagi Neneng sebagai anggota Fraksi PKB, pihaknya ingin stimulan bantuan untuk guru-guru ngaji yang selalu didengung-dengungkan oleh PKB, kembali diperhatikan oleh pemerintah.
Ia mengungkap, terdapat sekitar 16 ribu lebih data guru ngaji di Kabupaten Kuningan, akan tetapi yang menerima stimulan baru hanya 1000 orang, itu pun hanya diberikan stimulan di angka Rp300 hingga 500 ribu saja per tahun.
“Hal ini menjadi keprihatinan tersendiri bagi kami, karena sangat tidak layak untuk bentuk rasa terimakasih kepada para guru ngaji yang ada di mushala-mushala, Pondok-Pondok Pesantren, Masjid, atau yang ad di rumah. Karena beliau-beliau ini adalah orang yang sangat berjasa dalam membentuk karakter bangsa yang Islami,” ungkap Neneng.
“Stimulan guru-guru Ngaji di Kuningan perlu kita naikkan. Kalau kemarin untuk 1000 orang di angka 500 ribu, itu juga setahun ya. Mudah-mudahan nanti mah agak banyak, mungkin 2000 atau 3000 guru ngaji, dan angkanya juga jangan Rp500 ribu lah, kasian ya,” harap Neneng.
Selain itu, Komisi IV di bawah kepemimpinan Neneng menyoroti juga soal bantuan stimulan untuk Forum Komunikasi Diniyah Takmiliyah (FKDT) / Madrasah Diniyah. Soal ini, sebut Neneng, ternyata juga pada APBD 2024 turun lagi. Biasanya setiap Madrasah Diniyah diberikan stimulan sebesar Rp3,5 – 5 juta. Terakhir pada 2024 itu nyatanya hanya 800 ribu, turunnya sangat drastis.
Untuk anak tidak sekolah (ATS), berdasarkan data yang diperoleh Neneng, berjumlah 50 ribu anak. Terdiri dari anak tidak sekolah, anak drof out, dan anak yang tidak melanjutkan sekolah. Disamping data stunting Kabupaten Kuningan masih tinggi dengan angka sebanyak 6.800 anak.
“Masih banyak yang lain lagi. Nanti lah kita bahas di Komisi IV. Mudah-mudahan Komisi IV ini lebih kompak lagi dan lebih bisa memperjuangkan aspirasi masyarakat Kabupaten Kuningan khususnya,” harap istri Kepala Desa Silebu Kecamatan Pancalang tersebut.
Untuk langkah perdana, lanjut Neneng, Komisi IV DPRD Kuningan dengan komposisi baru di bawah kepemimpinannya, akan mengundang terlebih dulu semua Kepala SKPD yang menjadi Mitra Kerja Komisi IV. Pihaknya akan tanyakan apa kegiatan yang akan dilakukan dan sudah dilakukan di tahun 2024 ini. Dengan demikian, Komisi IV akan mempunyai bahan kajian yang komprehensif, dan tidak dulu menyinggung APBD 2025, karena tugasnya menyelesaikan dulu tahun 2024.
“Mudah-mudahan kita bisa bekerja sama, sehingga bisa menjadikan Kabupaten Kuningan lebih baik di masa yang akan datang,” tandas Neneng.
Berikut ini Mitra Kerja Komisi IV DPRD Kabupaten Kuningan :
1. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda
2. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
3. Dinas Kesehatan
4. Dinas Sosial
5. DPPKBP3A
6. Disnakertrans
7. BLUD RSU ’45
8. RSUD Linggajati
9. BPBD
10. Bagian Kesra Setda
