Apindo Merekomendasikan Kebijakan untuk Mendorong Perekonomian di Tengah Krisis Global
Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) memberikan rekomendasi kebijakan kepada pemerintah untuk mendukung pertumbuhan ekonomi di tengah ketidakpastian global. Ketua Umum Apindo, Shinta Kamdani, menyampaikan pandangannya dalam konferensi pers di kantor Apindo pada Kamis. Menurut Shinta, pemerintah perlu mengambil langkah-langkah fiskal dan moneter yang mendukung stabilitas, pertumbuhan, serta keadilan untuk menjaga permintaan dalam perekonomian.
Shinta juga menyoroti pentingnya efisiensi biaya usaha yang merata melalui reformasi birokrasi, kepastian hukum, dan penekanan pada biaya keuangan yang kompetitif serta kontrol biaya-biaya lainnya. Penguatan National Logistics Ecosystems (NLE) juga dianggap perlu untuk menciptakan biaya distribusi yang bersaing. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan daya saing Indonesia dan membuka pintu bagi investasi yang mendukung pertumbuhan jangka panjang.
Selain itu, Shinta menekankan pentingnya peningkatan investasi untuk menciptakan lapangan kerja yang berkualitas. Investasi harus fokus pada sektor-sektor strategis yang mampu menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar. Pemerintah juga dituntut untuk mempercepat investasi dengan mengurangi hambatan birokrasi dan menciptakan kepastian hukum agar investasi yang dilakukan dapat menjadi motor utama dalam penciptaan lapangan kerja.
Terakhir, Shinta menggarisbawahi perlunya peningkatan produktivitas dan kualitas sumber daya manusia. Pemerintah harus memastikan bahwa pendidikan dan pelatihan vokasi disesuaikan dengan kebutuhan industri sehingga tenaga kerja memiliki keterampilan yang relevan bagi era perkembangan teknologi. Reformasi dalam bidang pendidikan dan pelatihan menjadi kunci keberhasilan Indonesia dalam menghadapi perubahan ekonomi global. Dengan upaya yang terarah, diharapkan Indonesia dapat menghadapi tantangan ekonomi global dengan lebih baik.
Saksikan video di bawah ini: Video: Sri Mulyani Sebut APBN Tekor Rp401 Triliun di November 2024
(fys/mij)
