Calon presiden Prabowo Subianto memperhatikan rendahnya rasio penerimaan negara terhadap produk domestik bruto jika dibandingkan dengan negara tetangga.
Prabowo menyebutkan, rasio penerimaan terhadap PDB Indonesia saat ini sekitar 11,8%, bahkan lebih rendah dari Kamboja yang mencapai 18% atau bahkan telah mencapai 20%.
“Kamboja 18%, sebenarnya data terakhir yang kita terima sudah mendekati 20%. Malaysia di atas kita, Thailand sudah mendekati 20%, Vietnam sudah 20%,” kata Prabowo dalam acara Sarasehan 100 Ekonom Indonesia yang diselenggarakan oleh INDEF dan CNBC Indonesia.
Prabowo juga sempat mempertanyakan kemampuan masyarakat Indonesia dalam mengelola penerimaan negara. Menurutnya, persoalan rendahnya rasio penerimaan negara terhadap PDB itu disebabkan oleh masalah manajemen.
Permasalahan manajemen tersebut, menurutnya, terjadi di dua direktorat yang di bawahi Kementerian Keuangan, yakni Direktorat Jenderal Pajak, serta Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Dengan perbaikan di dua lembaga itu, ia mengklaim bisa meningkatkan 8% rasio penerimaan negara terhadap PDB.
Itulah sebabnya ia ingin membentuk lembaga khusus yang mengelola penerimaan negara ketika menjadi pemimpin bangsa pada 2024 mendatang, yaitu dengan membentuk Badan Penerimaan Negara.
“Ide ini telah didukung oleh tim pakar yang mensimulasikan keberadaan badan tersebut. Prabowo juga sudah melakukan kajian mendalam terkait dampak positif dari keberadaan badan itu,” tegasnya.
