Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia, baru-baru ini mengumumkan delapan kebijakan yang akan menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal pertama tahun 2025. Tujuan utama dari kebijakan-kebijakan tersebut adalah untuk meningkatkan kondisi ekonomi negara. Salah satu kebijakan yang disorot adalah program Makan Bergizi Gratis, pemberian Tunjangan Hari Raya (THR), dan bantuan sosial (bansos) yang direncanakan akan diterapkan sepanjang tahun ini.
Dalam keterangan persnya di Istana Merdeka, Jakarta Pusat, Prabowo menegaskan komitmen pemerintah untuk terus menerapkan langkah-langkah strategis guna mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Dia juga secara rinci menjelaskan delapan kebijakan penting yang akan digunakan untuk merangsang pertumbuhan ekonomi pada kuartal pertama.
Beberapa kebijakan tersebut meliputi kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) tahun 2024, penyaluran bansos seperti Program Keluarga Harapan (PKH) dan Kartu Sembako, serta pemberian THR bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) dan pekerja swasta. Selain itu, ada juga stimulus ekonomi yang akan diberlakukan selama bulan Ramadhan dan Lebaran, serta paket stimulus ekonomi seperti diskon tarif listrik dan pajak penjualan barang mewah.
Prabowo juga menyoroti pentingnya program Makan Bergizi Gratis sebagai salah satu kebijakan kunci yang diyakininya akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi di seluruh wilayah. Dia juga mengungkapkan rencana untuk mengelola Badan Usaha Milik Negara (BUMN) melalui pembentukan dana investasi nasional yang disebut Danantara, sebagai langkah untuk memperkuat ekonomi negara.
Selain itu, kebijakan seperti Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), pembangunan kawasan industri, serta revisi peraturan yang mendukung kemudahan berusaha, juga akan menjadi fokus dalam upaya pemerintah untuk mendukung pertumbuhan ekonomi. Dukungan terhadap sektor ekspor Sumber Daya Alam (SDA) dan kebijakan internasional juga akan menjadi bagian penting dari langkah-langkah yang diambil.
Pengumuman mengenai kebijakan-kebijakan ekonomi ini dibuat oleh Prabowo didampingi oleh sejumlah menteri dan pejabat terkait lainnya. Mereka menekankan pentingnya kolaborasi antarinstansi untuk mencapai hasil maksimal dalam upaya menciptakan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.
