Sebanyak 2.912 personel gabungan dikerahkan untuk mengamankan sidang putusan perkara perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah (PHPU Kada) atau sengketa Pilkada 2024 di Mahkamah Konstitusi (MK). Kapolres Metro Jakarta Pusat, Kombes Pol Susatyo Condro, menyatakan bahwa telah disiapkan pola pengamanan yang ketat dan humanis untuk mengantisipasi potensi gangguan keamanan di sekitar Mahkamah Konstitusi. Pengamanan dilakukan secara ketat dan humanis baik di dalam gedung MK maupun di sekitar Monas untuk memastikan jalannya sidang berlangsung aman dan kondusif. Upaya sinergi dengan seluruh pihak terus diperkuat untuk menjaga situasi tetap kondusif.
Personel Polri disiagakan di sejumlah titik strategis sekitar MK tanpa membawa senjata api. Selain pengamanan fisik, pola pengaturan lalu lintas juga diterapkan guna menghindari kemacetan di sekitar lokasi sidang. Kepolisian juga mengimbau kepada seluruh pihak untuk menjaga ketertiban dan menghormati proses hukum yang sedang berlangsung di Mahkamah Konstitusi. MK akan mengucapkan putusan akhir 40 perkara sengketa Pilkada pada hari ini. Sidang putusan digelar di Ruang Sidang Gedung I MK, Jakarta, mulai pukul 08.00 WIB, dipimpin oleh Ketua MK Suhartoyo bersama delapan hakim konstitusi lainnya.
Pada PHPU Kada 2024, MK awalnya meregistrasi 310 perkara. Setelah putusan dismissal terkait gugur atau tidaknya suatu perkara, hanya 40 perkara dilanjutkan ke tahap sidang pembuktian, sementara 270 perkara lainnya terhenti. Dari 270 perkara tersebut, 227 perkara tidak dapat diterima, 29 perkara ditarik kembali, 8 perkara gugur, dan 6 perkara bukan kewenangan MK.
