Pemerintah Indonesia, melalui Kantor Presiden, telah mengeluarkan pernyataan terkait skandal korupsi ekspor dan impor minyak mentah yang melibatkan PT Pertamina. Dalam penyelidikan oleh Kejaksaan Agung, ditemukan dugaan manipulasi bahan bakar yang melibatkan dua anak perusahaan Pertamina, yaitu Pertamina Patra Niaga dan Pertamina International Shipping.
Hasan Nasbi, Kepala Biro Komunikasi Presiden, menegaskan dukungan penuh pemerintah terhadap upaya penegakan hukum yang sedang dilakukan. Hal ini sejalan dengan komitmen Presiden Prabowo Subianto dalam memberantas korupsi di semua sektor, termasuk lembaga negara dan BUMN.
Pemerintah juga mengambil langkah untuk mendorong Reformasi di Pertamina, baik di tingkat induk maupun anak perusahaan, guna memperkuat tata kelola perusahaan. Pertamina dianggap sebagai aset nasional penting dalam perekonomian Indonesia dan perlu dibersihkan sepenuhnya untuk memastikan kepemimpinan dan tata kelola yang baik.
Dalam konteks ini, Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmennya untuk melakukan reformasi dalam sektor migas negara serta memprioritaskan kepentingan publik. Pemerintah fokus pada membersihkan, menegakkan aturan, dan memastikan kepentingan rakyat menjadi yang utama.
Dengan dukungan penuh dari pemerintah, diharapkan Pertamina dapat bangkit sebagai perusahaan yang lebih kuat, bijaksana, bertanggung jawab, dan transparan. Langkah-langkah ini akan memastikan Pertamina tetap menjadi salah satu pilar ekonomi utama Indonesia dan memberikan manfaat bagi masyarakat secara luas.
