Pemerintah Indonesia, melalui Istana, memberikan tanggapannya terkait kasus korupsi yang terjadi dalam ekspor dan impor minyak mentah dan produk kilang di PT Pertamina. Dari hasil investigasi yang dilakukan oleh Kejaksaan Agung, diduga ada manipulasi dalam bahan bakar minyak (BBM) yang melibatkan dua anak perusahaan Pertamina, yaitu Pertamina Patra Niaga dan Pertamina International Shipping. Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (Presidential Communication Office/PCO), Hasan Nasbi, menyatakan bahwa pemerintah mendukung sepenuhnya upaya penegakan hukum yang sedang berlangsung. Langkah ini sejalan dengan komitmen Presiden Prabowo Subianto dalam memberantas korupsi di lingkup lembaga negara dan BUMN.
Pemerintah memberikan dukungan kepada Pertamina dan anak perusahaannya untuk segera memperbaiki tata kelola setelah kasus korupsi ini terungkap. Diharapkan dengan perbaikan tersebut, Pertamina dapat menjadi perusahaan yang lebih kuat dan profesional. Pertamina diakui sebagai salah satu pilar utama perekonomian nasional, oleh karena itu, upaya membersihkan internal perusahaan harus segera dilakukan untuk menjaga tata kelola perusahaan yang baik.
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto telah menegaskan bahwa penyelesaian kasus oplosan BBM ini menjadi prioritas pemerintah. Prabowo menegaskan komitmennya dalam menertibkan sektor minyak di Indonesia dan memastikan kepentingan rakyat tetap menjadi prioritas utama. Dia menyatakan, “Lagi diurus semuanya, kita bersihkan, kita tegakkan, kita akan membela kepentingan rakyat.” Artinya, pemerintah serius dalam menangani kasus korupsi ini untuk menjaga kepercayaan dan keberlanjutan Pertamina sebagai BUMN yang vital bagi perekonomian Indonesia.
