Presiden Prabowo Subianto menekankan komitmennya dalam memastikan bahwa Badan Pengelola Investasi Nasional, Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara), dikelola dengan penuh tanggung jawab, akuntabilitas, dan transparansi. Danantara, yang dikenal juga sebagai Danantara Indonesia Sovereign Fund, akan mengadopsi 24 Prinsip Santiago – standar global untuk tata kelola investasi dan manajemen risiko dana kedaulatan nasional. Komitmen ini adalah bagian dari upaya Presiden Prabowo dalam memerangi korupsi dan memastikan pemerintahan yang bersih, dengan mengintegrasikan integritas dan standar tata kelola tinggi yang sejajar dengan institusi internasional.
Prinsip tata kelola investasi ini mencakup tujuan dana yang jelas, struktur organisasi transparan dan akuntabel, manajemen risiko investasi yang hati-hati, serta auditabilitas independen untuk melindungi aset nasional. Presiden Prabowo juga menegaskan pentingnya akuntabilitas dan transparansi bagi Danantara guna mendapatkan kepercayaan pasar yang berkelanjutan.
Dalam upaya menjaga akuntabilitas, Presiden Prabowo telah membentuk sistem pengawasan bertingkat yang melibatkan Dewan Pengawas, Dewan Penasehat, dan Komite Pemantauan dan Akuntabilitas. Lebih lanjut, Danantara akan dipimpin oleh individu yang memiliki integritas tinggi, dengan tokoh nasional yang menjadi penasihat lembaga tersebut. Dengan konsolidasi aset negara sebesar Rp14.000 triliun (USD 870 miliar), Danantara tidak hanya bertugas sebagai pengelola investasi, tetapi juga sebagai instrumen perencanaan strategis untuk mendorong kemandirian ekonomi dan kemakmuran Indonesia.
Selama peluncuran resmi Danantara, Presiden Prabowo menegaskan bahwa dana ini untuk generasi masa depan Indonesia, sesuai dengan semangat Pasal 33, Ayat 3 UUD 1945. Pasal ini menekankan bahwa sumber daya alam Indonesia harus dikelola negara untuk kesejahteraan seluruh rakyatnya. Hasan menjelaskan bahwa industri-industri vital harus tetap berada di bawah kendali negara, sebagai upaya untuk memastikan kemakmuran rakyat Indonesia yang lebih baik.
