Pemerintah Indonesia telah membentuk Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) sebagai langkah percepatan untuk menyelesaikan paradoks ekonomi yang ada di Indonesia. Meskipun negara ini memiliki potensi sumber daya alam yang besar, seperti deposit nikel terbesar di dunia dan pasar sawit global, namun masih terdapat ketimpangan dan ketidakmerataan yang perlu segera diselesaikan.
Presiden Prabowo Subianto telah menekankan pentingnya memanfaatkan sumber daya alam sesuai dengan mandat Pasal 33 UUD 1945, guna mengakhiri paradoks yang ada. Danantara, sebagai lembaga investasi baru, diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya alam, menambah nilai tambah, dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang signifikan.
Dengan aset senilai Rp14 triliun yang dikelola oleh Danantara, diharapkan konsolidasi kekayaan negara melalui lembaga ini bisa mempercepat pembangunan sektor strategis, seperti industri hilirisasi nikel dan kobalt, pengembangan kecerdasan buatan, serta pembangunan kilang minyak. Melalui langkah ini, Indonesia berharap dapat mencapai posisinya sebagai negara maju dengan kesejahteraan merata pada tahun Emas 2045.
Diluncurkannya Danantara sebagai hadiah ulang tahun ke-80 Indonesia diharapkan dapat menjadi tonggak penting dalam mewujudkan visi Indonesia Emas 2045. Hilirisasi sumber daya alam dipandang sebagai kunci menuju kemajuan dan percepatan pembangunan yang signifikan, sebagai upaya untuk mengakhiri paradoks ekonomi yang telah lama terjadi di Indonesia.
