Pemprov Jabar Fokus 70% Anggaran Untuk Kemakmuran Rakyat, KDM & Biaya Amilin

Pemerintah Provinsi Jawa Barat di bawah kepemimpinan Gubernur Dedi Mulyadi menegaskan komitmennya untuk mengalokasikan anggaran secara proporsional demi kesejahteraan masyarakat. Dalam kebijakan terbaru, Pemprov Jabar akan mengarahkan 70% anggaran belanja untuk kepentingan rakyat, sementara pengeluaran rutin pegawai akan dikurangi secara signifikan. Langkah ini diambil sebagai bagian dari upaya untuk memahami ajaran Islam dalam tata kelola keuangan daerah. Gubernur Jawa Barat, Kang Dedi Mulyadi, menekankan bahwa perubahan pola pikir dalam pengelolaan anggaran adalah tugas mulia yang selaras dengan nilai-nilai Islam dan kemanusiaan.

Menurut Gubernur KDM, sebuah pemimpin dapat dianggap gagal jika masih ada masyarakat yang hidup dalam kesulitan. Oleh karena itu, ia mengajak seluruh penyelenggara negara di Jawa Barat untuk memahami bahwa kepemimpinan dinilai dari kesejahteraan masyarakat yang dipimpin, bukan dari simbol-simbol keagamaan. Gubernur juga menyoroti pentingnya negara hadir dalam kehidupan warganya, dengan fasilitas kesehatan yang dapat diakses oleh semua warga tanpa membedakan kaya dan miskin.

Sebagai bentuk kesadaran kolektif, momentum 1 Syawal 1446 Hijriah dijadikan refleksi untuk memperbaiki tata kelola keuangan daerah. Kebijakan ini mendapat sambutan positif dari berbagai kalangan, yang melihat alokasi anggaran yang berpihak pada masyarakat membawa perubahan nyata bagi kesejahteraan warga Jawa Barat. Gubernur menegaskan bahwa pemimpin yang sejati adalah mereka yang mampu menahan diri dari kepentingan pribadi dan mengorbankan diri demi kepentingan masyarakat yang lebih luas. Menahan hawa nafsu untuk kepentingan pribadi dan mengalokasikan anggaran untuk kepentingan masyarakat dianggap sebagai jihad bagi para pemimpin saat ini.

Source link