Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, baru-baru ini mengumumkan kebijakan baru terkait tarif impor setelah melalui berbagai tahap pembahasan. Tarif dasar sebesar 10 persen diberlakukan untuk sebagian besar barang impor AS, sementara ‘Tarif Timbal Balik’ dikenakan pada beberapa negara termasuk Indonesia dengan persentase sebesar 32 persen.
Dalam menghadapi dinamika perubahan kebijakan global, Presiden Prabowo Subianto telah meluncurkan tiga langkah besar sejak menjabat. Menurut Deputi Bidang Diseminasi dan Media Informasi Kantor Komunikasi Kepresidenan, Noudhy Valdryno, pemahaman Presiden Prabowo terhadap gejolak geopolitik, hubungan internasional, dan perdagangan global menjadi faktor kunci dalam menjaga stabilitas ekonomi Indonesia.
Salah satu langkah penting yang diambil oleh Presiden Prabowo adalah upaya perluasan jaringan mitra dagang Indonesia dengan mendaftar sebagai anggota BRICS (Brasil, Rusia, India, China, dan Afrika Selatan). Keanggotaan Indonesia dalam berbagai perjanjian dagang multilateral dan bilateral, seperti RCEP, OECD, dan perjanjian dagang lainnya, semakin memperkuat posisi Indonesia dalam perdagangan internasional.
Presiden Prabowo juga menekankan pentingnya kebijakan hilirisasi industri untuk meningkatkan nilai tambah sumber daya alam Indonesia. Dengan diluncurkannya BPI Danantara, targetnya bukan hanya meningkatkan daya saing ekspor, tetapi juga mengurangi ketergantungan pada investasi asing, menciptakan lapangan kerja lokal, dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.
Selain itu, upaya penguatan daya beli masyarakat dilakukan melalui program-program seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) dan pendirian Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) untuk memperkuat perekonomian desa dan mengurangi ketergantungan pada impor. Semua langkah strategis ini diharapkan dapat menjaga pertumbuhan ekonomi Indonesia dan memperkuat posisinya sebagai kekuatan ekonomi yang optimis di kawasan Asia Tenggara dan global.
