Sistem pemerintahan di Indonesia mengacu pada konsep trias politica yang membagi kekuasaan negara menjadi tiga cabang utama: lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Pembagian ini bertujuan untuk mencegah pemusatan kekuasaan dan memastikan adanya pengawasan antar lembaga negara (checks and balances). Setiap cabang kekuasaan memiliki fungsi dan kewenangan yang berbeda namun saling terkait dalam penyelenggaraan pemerintahan negara.
Lembaga eksekutif, yang dipegang oleh Presiden dan Wakil Presiden beserta kabinet, bertugas menjalankan undang-undang dan mengelola administrasi pemerintahan. Fungsinya mencakup bidang administratif, legislatif, keamanan, yudikatif, dan diplomatik. Dalam sistem pemerintahan presidensial, kekuasaan eksekutif berpusat pada Presiden, namun tetap dalam bingkai pengawasan oleh legislatif dan yudikatif.
Lembaga legislatif, yang terdiri dari DPR, MPR, dan DPD, bertugas membuat, membahas, dan mengesahkan undang-undang. Fungsinya termasuk legislasi dan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang. Di bawah sistem presidensial, lembaga legislatif berdiri secara independen dari eksekutif dan memiliki kewenangan penting terkait pengesahan anggaran dan persetujuan kebijakan strategis.
Lembaga yudikatif, yang terdiri dari Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi, menjalankan fungsi kehakiman dan menegakkan hukum berdasarkan UUD 1945. Kedua lembaga ini bersifat independen dan memiliki peran strategis dalam menjaga supremasi konstitusi dan demokrasi. Mahkamah Agung bertindak sebagai pengadilan tertinggi, sementara Mahkamah Konstitusi memutuskan perkara yang berkaitan dengan konstitusi.
Ketiga lembaga tersebut merupakan pilar utama demokrasi di Indonesia. Lembaga eksekutif menjalankan kebijakan, legislatif merumuskan aturan, dan yudikatif menegakkan keadilan. Keseimbangan dan saling pengawasan antar lembaga tersebut penting untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan. Dengan demikian, sistem trias politica ini memastikan pemerintahan yang demokratis dan transparan di Indonesia.
