Penanganan tawuran di Jakarta menurut Anggota DPRD DKI Jakarta, Kevin Wu, tidak bisa hanya mengandalkan penegakan hukum semata. Hal ini dikarenakan akar masalah yang sebenarnya berupa pengangguran, minimnya ruang ekspresi, dan lemahnya literasi digital. Data BPS pada tahun 2023 menunjukkan bahwa 15,5 persen pemuda Jakarta berstatus NEET, yang artinya tidak bekerja, tidak sekolah, dan tidak mendapatkan pelatihan. Hal ini menjadi bom waktu sosial yang dapat memicu frustrasi di kalangan pemuda.
Kevin berharap agar Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bisa mengubah 42 Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA) yang terbengkalai menjadi “Youth Creative Hub”, tempat di mana pemuda bisa belajar vokasi, pemasaran digital, atau bahkan mengembangkan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Menyoroti temuan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) bahwa sebanyak 1.200 konten provokatif terkait tawuran di media sosial pada tahun 2023 berasal dari Jakarta, dengan 60 persen di antaranya diunggah oleh anak di bawah umur.
Data tersebut menjadi bukti bahwa literasi digital masih menjadi isu yang mendesak. Kevin menekankan pentingnya kolaborasi dengan platform media sosial untuk menghapus konten berbahaya dalam waktu maksimal tiga jam, lebih cepat dari sebelumnya yaitu 12 jam. Program seperti Siber Patriot yang telah berhasil menurunkan perundungan siber di 50 sekolah harus diperluas ke 200 sekolah, terutama di Jakarta Timur yang merupakan episentrum tawuran.
Kevin merekomendasikan agar Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengadopsi model Program Sabilulungan di Bandung yang berhasil menekan angka tawuran hingga 40 persen dalam dua tahun. Untuk mendukung hal tersebut, Kevin menyarankan agar anggaran Rp2,3 triliun di APBD 2024 untuk pemberdayaan pemuda dioptimalkan. Misalnya, dengan memperkuat sinergi dengan 170 kelurahan rawan tawuran melalui patroli preventif dan pendataan kelompok rentan berbasis RT/RW.
Kevin menegaskan bahwa keberhasilan penyelesaian tawuran tidak hanya tergantung pada upaya kepolisian semata. Melibatkan karang taruna, tokoh agama, dan orang tua juga menjadi hal yang sangat penting dalam menekan angka tawuran di Jakarta. Dengan demikian, upaya bersama dari berbagai pihak diharapkan dapat mengurangi dan mencegah tawuran di ibu kota.
