Program Sekolah Rakyat bukanlah usaha yang berdiri sendiri dalam upaya pemerintah untuk mengatasi kemiskinan. Program pendidikan dasar ini, yang ditujukan untuk anak-anak dari keluarga miskin dan sangat miskin, terhubung dengan program Perlindungan Sosial dan Pemberdayaan Keluarga yang lebih luas. Sinergi ini diutarakan selama forum publik “Double Check” dengan tema “Seberapa Jauh Negara Melindungi Rakyatnya?” Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono menyampaikan bahwa atas perintah Presiden Prabowo Subianto, beliau dan Menteri Sosial Syaifullah Yusuf diberi mandat untuk menangani kemiskinan secara langsung.
Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), terdapat 3,1 juta orang yang hidup dalam kemiskinan ekstrim—sekitar 0,7% dari populasi yang harus diselesaikan sebelum 2026. Sementara tingkat kemiskinan umum kini sekitar 8,57% atau sekitar 24 juta orang, harus diturunkan di bawah 5% pada 2029. Wakil Menteri Agus menegaskan bahwa Kementerian Sosial tidak bisa menghadapi tantangan ini sendirian, memerlukan koordinasi lintas kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah. Dia menggarisbawahi pentingnya kerja sama ini dengan menyampaikan kisah Naila, seorang anak yang diperkenalkan oleh Presiden Prabowo pada sebuah acara, di mana upaya untuk membantu Naila melibatkan koordinasi dengan walikota, dukungan keluarga, dan penyelesaian kondisi perumahan.
Presiden Prabowo telah memberikan perintah kepada kementeriannya untuk fokus pada pemberdayaan individu agar bisa keluar dari kemiskinan. Oleh karena itu, Kementerian Sosial memprioritaskan program perlindungan sosial dan keamanan, yang anggarannya sebesar Rp75 triliun (sekitar $4,8 miliar) dialokasikan untuk Program Keluarga Harapan (PKH) dan Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). Selain itu, rencananya adalah membuka 65 Sekolah Rakyat pada bulan Juli menjelang tahun ajaran baru dengan target meningkat menjadi 100 sekolah pada akhir tahun tersebut.
Pemerintah daerah juga diminta untuk mendukung inisiatif ini melalui koordinasi terkait penggunaan lahan, infrastruktur, dan konstruksi bangunan yang diperlukan. Ini sejalan dengan upaya dari Kantor Komunikasi Presiden (KPC) untuk menaikkan kesejahteraan masyarakat melalui kerjasama antar kementerian seperti Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah serta Kementerian Kesehatan. Program-program pemerintah saat ini didesain untuk memberdayakan masyarakat dan menciptakan ekosistem yang berkelanjutan. Isra Ramli, Deputi I Konten dan Informasi KPC, menegaskan bahwa program-program Presiden Prabowo tidak hanya memberikan bantuan, tetapi juga fokus pada pemberdayaan individu untuk mencapai kemajuan yang nyata.
