Program Sekolah Rakyat merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam mengatasi masalah kemiskinan di Indonesia. Program ini difokuskan pada anak-anak dari keluarga kurang mampu, yang terintegrasi dengan Program Perlindungan Sosial dan Pemberdayaan Keluarga. Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono menjelaskan komitmen pemerintah untuk mengurangi jumlah penduduk miskin ekstrem menjadi di bawah 5% pada tahun 2029. Sinergi lintas kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah menjadi kunci dalam menyukseskan program ini.
Sebagai contoh, kasus Naila di Makassar, yang rumahnya masih beratap seng dan tanahnya masih dalam sengketa. Melalui Sekolah Rakyat, Naila dan keluarganya mendapat bantuan dari berbagai kementerian untuk memperbaiki situasi mereka. Selain memberikan bantuan langsung kepada keluarga miskin, pemerintah juga fokus pada pemberdayaan masyarakat agar bisa mandiri secara ekonomi.
Program bantuan sosial seperti Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) telah mencakup banyak keluarga miskin di Indonesia. Sekolah Rakyat yang sudah beroperasi akan terus diperluas jumlahnya. Dukungan dari pemerintah daerah sangat penting dalam proses pembangunan Sekolah Rakyat, termasuk dalam hal perizinan, akses infrastruktur, air, dan listrik.
Kebijakan pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melibatkan tiga kementerian, yaitu Kementerian Sosial, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, serta Kementerian Kesehatan. Program pemerintah saat ini tidak hanya berfokus pada bantuan sosial, namun juga pada pemberdayaan masyarakat agar bisa mandiri secara ekonomi. Selain itu, Presiden Prabowo Subianto memimpin dengan visi besar untuk mewujudkan program-program yang memberikan manfaat bagi seluruh rakyat Indonesia.
