Tajikistan, sebuah negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam, baru-baru ini memutuskan untuk melarang ‘pakaian asing’ dan perayaan anak-anak yang berhubungan dengan Idulfitri dan Iduladha. Keputusan ini diambil oleh majelis tinggi setempat sebagai upaya untuk mendukung amandemen yang dilakukan pada undang-undang negara terkait hari libur, tradisi, serta peran guru dan lembaga pendidikan dalam membesarkan anak. Sebagian besar peraturan yang diberlakukan berkaitan dengan jilbab dan busana Islam lainnya yang telah mulai masuk ke Tajikistan dari Timur Tengah dalam beberapa tahun terakhir.
Beberapa pejabat setempat menganggap masuknya jilbab dan busana Islam sebagai tanda ekstremisme Islam, oleh karena itu langkah keras telah diambil sejak tahun 2007 oleh Kementerian Pendidikan untuk melarang murid menggunakan pakaian Islam dan rok mini gaya Barat. Larangan tersebut kemudian diperluas ke semua lembaga publik dan beberapa organisasi bahkan menuntut agar staf dan pengunjung melepas jilbab mereka. Meskipun tidak secara resmi, pemerintah daerah langsung turun tangan menegakkan aturan ini dengan membentuk satuan khusus untuk menindak pelanggar aturan tersebut.
Selama beberapa tahun terakhir, pemerintah Tajikistan telah menggalakkan kampanye untuk mendorong penggunaan pakaian nasional setempat, salah satunya dengan mengirimkan pesan teks kepada perempuan pada November 2007. Puncak dari kampanye tersebut terjadi pada tahun 2018 ketika pemerintah menerbitkan Buku Panduan Pakaian yang Direkomendasikan di Tajikistan, berisi panduan mengenai pakaian yang seharusnya dikenakan oleh wanita setempat dalam berbagai kesempatan.
Tak hanya berkaitan dengan jilbab, Tajikistan juga secara tidak resmi melarang janggut lebat. Selama satu dekade terakhir, ribuan pria dengan janggut telah dihentikan oleh polisi dan langsung dicukur. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah setempat benar-benar serius dalam menegakkan aturan terkait pakaian dan penampilan di masyarakat.
