Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sedang mengkaji sejumlah kebijakan untuk mengatasi masalah tawuran. Upaya ini melibatkan kriminolog, psikolog, dan kampanye besar #JagaJakarta serta pembentukan Satuan Tugas Antitawuran. Masalah tawuran di Jakarta dianggap bersifat turun-temurun dengan berbagai penyebab yang beragam. Oleh karena itu, upaya Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam menangani masalah ini didukung oleh publik. Melalui kerja sama dengan psikolog dan kriminolog dari universitas sekitar, Pemprov DKI Jakarta berharap dapat merumuskan solusi yang lebih komprehensif. Perlu adanya tindakan tegas, pelaksanaan teori ‘broken windows’, kampanye besar #JagaJakarta, intensifikasi patroli, dan pemanfaatan teknologi sebagai langkah untuk mengatasi tawuran. Selain itu, pendekatan ekonomi dan sosial juga menjadi solusi jangka panjang. Usulan juga muncul untuk membentuk Satgas Penertiban Tawuran sebagai garda depan dalam penanganan konflik. Dalam meningkatkan penanganan konflik, pembentukan Satgas Penertiban Tawuran menjadi sangat penting.
DKI Jakarta Melakukan Evaluasi Kebijakan Menangani Tawuran
