Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pangandaran sangat peduli dengan hasil Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan Daerah Kabupaten Pangandaran tahun 2024. Opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) dari BPK untuk laporan keuangan tahun tersebut menjadi sorotan utama. Ketua DPRD Kabupaten Pangandaran, Asep Noordin, telah memberikan 12 rekomendasi kepada Pemerintah Kabupaten Pangandaran terkait opini WDP tersebut. Rekomendasi tersebut meliputi berbagai aspek penting seperti rasionalisasi anggaran dan deteksi risiko fiskal. Pemkab Pangandaran diminta untuk merasionalisasi anggaran pada tahun 2025 dan mengembangkan sistem early warning untuk mengidentifikasi risiko fiskal. Selain itu, penyampaian roadmap terkait penyehatan fiskal daerah juga menjadi fokus utama. Semua langkah ini bertujuan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas Pemkab Pangandaran dalam pengelolaan keuangan guna perbaikan opini BPK di masa depan. Komitmen DPRD untuk mendukung perbaikan dalam pengelolaan keuangan daerah juga terlihat dari hal ini.
Sorotan DPRD Pangandaran: Opini WDP BPK & Rekomendasi Kunci
