Bupati Tapanuli Tengah, Sumatera Utara, Masinton Pasaribu, mengkritik sejumlah revisi undang-undang yang dinilainya telah mengurangi kewenangan otonomi daerah, terutama di tingkat kabupaten dan kota. Keberubahannya terlihat pada kemampuan daerah dalam mengelola wilayah laut dan merespons masalah nelayan lokal. Menurut Masinton, ketika nelayan tradisional mengeluh tentang illegal fishing, daerah tidak memiliki lagi otoritas untuk menindaklanjuti seperti sebelumnya.
Masinton menunjukkan dampak dari hilangnya kewenangan ini ketika pelaku illegal fishing menggunakan cara yang licik agar tidak terdeteksi. Saat ini, pemerintah kabupaten hanya dapat mengoordinasikan permasalahan ini kepada instansi vertikal atau lembaga yang berwenang, seperti dinas kelautan provinsi atau aparat pusat. Masinton akan berbicara lebih lanjut dalam dialog dengan Dina Gurning di Program Nation Hub CNBC Indonesia, pada Jumat (04/07/2025).
![](https://infokota.biz/wp-content/uploads/2025/07/sebagian-wilayah-new-york-dan-new-jersey-terendam-banjir-setelah-hujan-deras-mengguyur-wilayah-timur.jpeg; charset="utf-8"-148x111.jpeg; charset="utf-8" "sebagian-wilayah-new-york-dan-new-jersey-terendam-banjir-setelah-hujan-deras-mengguyur-wilayah-timur.jpeg-charsetutf-8")
![](https://infokota.biz/wp-content/uploads/2025/07/ketua-banggar-dpr-said-abdullah-dalam-rapat-dengan-para-kemenko-kabinet-merah-putih-di-dpr-ri-jakart.png; charset="utf-8"-148x111.png; charset="utf-8" "ketua-banggar-dpr-said-abdullah-dalam-rapat-dengan-para-kemenko-kabinet-merah-putih-di-dpr-ri-jakart.png-charsetutf-8")
