Kementerian Keuangan akan menyalurkan dana hingga Rp 540 triliun dalam dua minggu terakhir tahun ini. Dana tersebut akan digunakan untuk membayar berbagai tagihan, seperti subsidi dan kompensasi.
“Masa kita masih punya setengah bulan sampai 29 Desember. Saya sampaikan 2 minggu ke depan ada Rp 540 triliun kita akan bayar berbagai tagihan-tagihan, jadi dua pekan ke depan luar biasa sangat besar operasi APBN kita,” kata Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati saat konferensi pers APBN di kantornya, Jakarta, Jumat (15/12/2023).
Direktur Jenderal Anggaran Kemenkeu Isa Rachmatarwata menjelaskan, dana Rp 540 triliun itu sebagian besar untuk pembayaran kompensasi dan subsidi.
“Di paruh kedua bulan Desember ini ada belanja sekitar Rp500 triliun lebih itu, antara lain itu untuk pembayaran subsidi dan kompensasi yang mencapai lebih dari Rp85 triliun. Itu menjadi bagian dari belanja besar di akhir tahun,” terangnya.
Menurut Isa, tren dalam tiga tahun terakhir, belanja model itu, khususnya yang masuk bagian belanja kementerian atau lembaga memang akan mengalami lonjakan di penghujung tahun. Dalam periode itu pula realisasi belanja K/L rata-rata berkisar 95% dari alokasi yang tersedia di masing-masing K/L.
Adapun hingga 12 Desember 2023, realisasi belanja negara mencapai Rp2.588,2 triliun, atau 83,03% dari alokasi belanja negara tahun ini sebesar Rp3.117,2 triliun. Realisasi belanja negara itu turun bila dibandingkan dengan penyerapan di periode yang sama pada 2022 sebesar Rp2.698,4 triliun.
Salah satu sebab melambatnya penyerapan belanja negara adalah belanja non K/L khususnya terkait subsidi dan kompensasi karena melandainya harga minyak dunia yang mengakibatkan belanja untuk kompensasi dan subsidi energi menjadi lebih rendah.
Dalam asumsi makro APBN 2023 harga minyak mentah Indonesia (ICP) dipatok di angka US$90 per barel. Sementara dalam tahun berjalan harga ICP berada di level US$78,9 per barel. Alhasil realisasi belanja kompensasi dan subsidi energi lebih rendah.
Data Kemenkeu menunjukkan realisasi belanja kompensasi dan subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) hingga 12 Desember 2023 mencapai Rp99,6 triliun. Itu terdiri dari 14,93 juta kilo liter BBM subsidi dan 11,89 juta kilo liter BBM kompensasi. Nilai setiap bulan yang dikeluarkan mencapai Rp9,1 triliun.
Direktur Jenderal Perbendaharaan Kemenkeu Astera Primanto Bhakti menambahkan, untuk mempercepat belanja negara, selain menggelontorkan dana untuk pembayaran berbagai tagihan itu, ada sejumlah strategi yang akan dilakukan pemerintah.
Pertama ialah mendorong K/L mempercepat penyelesaian kontrak proyek hingga ke tahapan pencairan anggaran. Itu ditandai dengan penerbitan surat perintah membayar (SPM) atas kontrak atau proyek terkait.
Kedua, kata Astera, mendorong Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) di seluruh Indonesia terus memonitor dan mendeteksi kendala terhadap proses pengajuan SPM. Ini karena sejumlah kendala seperti internet dan gangguan sistem kerap menghambat proses penyerapan anggaran.
Ketiga, pemerintah pusat akan meminta KPPN di tiap wilayah bekerja ekstra di dua minggu terakhir tahun ini. Terutama karena banyak pengajuan SPM oleh K/L dilakukan di hari-hari terakhir jelang tutup buku anggaran, termasuk tahun buku anggaran 2023.
“Kalau kita lihat, Jakarta yang mencakup 70% dari belanja itu average SPM yang masuk ini luar biasa lonjakannya. Di November itu hanya sekitar 900 (SPM), untuk bulan Desember ini minggu pertama sudah naik ke 1.200 (SPM), minggu kedua naik 1.900 (SPM), dan 12 Desember ada satu KPPN yang menerima hampir 5.000 (SPM),” kata Astera.
Keempat, Astera mengatakan, strategi lainnya ialah mendorong koordinasi Kemenkeu dengan K/L lain untuk mempercepat penyerapan anggaran. Terutama untuk kontrak-kontrak atau proyek yang bersifat jangka pendek agar segera masuk ke dalam tahap pencairan anggaran.
