Dewan Keamanan PBB pada Kamis (21/12/2023) waktu setempat akan mencoba sekali lagi untuk mengeluarkan resolusi yang menyerukan penghentian pertempuran antara Israel dan Hamas setelah upaya sebelumnya untuk mendapatkan dukungan Washington gagal.
Perselisihan diplomatik di markas besar PBB di Manhattan – yang menyebabkan pemungutan suara ditunda beberapa kali minggu ini – terjadi di tengah memburuknya kondisi di Gaza dan meningkatnya jumlah korban jiwa.
Menurut versi rancangan yang dilihat oleh AFP, Uni Emirat Arab mensponsori rancangan resolusi konflik yang telah dipermudah untuk mencapai kompromi. Resolusi ini menyerukan “penghentian segera permusuhan untuk memungkinkan akses kemanusiaan yang aman dan tanpa hambatan, dan untuk mengambil langkah-langkah mendesak menuju penghentian permusuhan yang berkelanjutan.”
Namun wakil duta besar Washington untuk PBB Robert Wood mengindikasikan bahwa Amerika Serikat, anggota tetap Dewan Keamanan yang memegang hak veto, masih belum puas dengan rancangan terbaru tersebut. “Kami masih mengerjakannya, masih berharap untuk… dapat mendukungnya. Kami belum sampai di sana,” kata Wood.
Beberapa diplomat mengindikasikan kepada AFP bahwa mereka masih berharap pemungutan suara akan diadakan pada Kamis.
Duta Besar UEA untuk PBB Lana Zaki Nusseibeh mengatakan bahwa “kesenjangan makin menyempit” menjelang konsultasi tertutup – tetapi tidak memberikan indikasi mengenai batas waktunya. Anggota dewan yang beranggotakan 15 negara itu telah bergulat selama berhari-hari untuk menemukan titik temu mengenai resolusi tersebut, namun pemungutan suara tersebut ditunda beberapa kali sejak Senin.
Israel, yang didukung oleh sekutunya Amerika Serikat, menentang istilah “gencatan senjata,” dan Washington telah menggunakan hak vetonya dua kali untuk menggagalkan resolusi yang ditentang oleh Israel sejak awal perang. Penundaan terakhir ini atas permintaan Amerika Serikat, kata sumber diplomatik.
Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengatakan pada Rabu bahwa tidak akan ada gencatan senjata di Gaza sampai Hamas “dilenyapkan”. Rancangan naskah tersebut juga menyerukan semua pihak untuk memungkinkan pengiriman bantuan tanpa hambatan melalui darat, laut dan udara – serta pembentukan mekanisme pemantauan yang diawasi “secara eksklusif” oleh PBB.
Sumber-sumber diplomatik mengatakan perundingan kini berpusat pada mekanisme ini, dengan Israel bersikeras bahwa mereka memegang kendali penuh atas pasokan yang masuk ke wilayah Palestina yang diblokir. “Dapat dimengerti bahwa Israel mempunyai peran dalam rezim inspeksi – peran kunci, peran penting – dan kami memahami serta menghormatinya,” kata juru bicara Dewan Keamanan Nasional John Kirby.
Perselisihan diplomatik ini terjadi ketika sistem pemantauan kelaparan PBB memperingatkan bahwa “setiap orang di Gaza yang dilanda perang diperkirakan akan menghadapi kerawanan pangan akut tingkat tinggi dalam enam minggu ke depan.” “Program Pangan Dunia telah menyebut situasi ini menyedihkan, dan tidak ada seorang pun di Gaza yang aman dari kelaparan, kata mereka. Itu sebabnya kami semua menyerukan gencatan senjata kemanusiaan segera,” kata juru bicara Sekretaris Jenderal PBB, Stephane Dujarric.
Sebelumnya, Hamas menyusup ke Israel pada 7 Oktober dan membunuh sekitar 1.140 orang, sebagian besar warga sipil, menurut penghitungan AFP berdasarkan angka Israel. Israel menanggapinya dengan operasi militer yang tiada henti. Kantor media pemerintah Hamas di Jalur Gaza mengatakan pada hari Rabu bahwa sedikitnya 20.000 orang telah tewas, di antaranya 8.000 anak-anak dan 6.200 wanita.
