Sebanyak 75% warga Israel menilai bahwa pemerintahan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu sangat buruk dalam mengelola konflik dengan Hizbullah. Hal itu terungkap dalam hasil survei terbaru oleh Channel 12 Israel.
Survei ini menunjukkan ketidakpuasan yang meluas terhadap cara Netanyahu menangani konflik di Israel utara serta kecurigaan atas motifnya dalam menangani isu sandera.
Dalam survei tersebut, hanya 18% responden yang berpendapat bahwa pemerintah menangani perang dengan baik, sementara 7% mengatakan mereka tidak tahu.
Ketakutan akan pecahnya perang besar-besaran antara Israel dan Hizbullah meningkat setelah serangkaian serangan lintas perbatasan, terutama setelah pembunuhan komandan senior Hezbollah, Fuad Shukr, di Beirut pada 30 Juli.
Survei ini juga menemukan bahwa 55% warga Israel percaya pemilu dini harus segera diadakan, sementara 36% berpikir pemerintahan saat ini harus tetap berjalan. Sebanyak 9% responden tidak yakin.
Israel terakhir kali menggelar pemilihan legislatif pada November 2022, yang menghasilkan pembentukan pemerintahan yang dipimpin oleh Netanyahu, yang terdiri dari faksi-faksi religius dan nasionalis sayap kanan.
Pemerintahan ini telah digambarkan oleh beberapa pejabat, termasuk Presiden AS Joe Biden, sebagai yang “paling ekstrem” dalam sejarah Israel.
Jika pemilu dini tidak diadakan, pemilu parlemen berikutnya dijadwalkan pada Oktober 2026, sekitar 14 bulan dari sekarang.
Survei tersebut juga menemukan bahwa 59% warga Israel mendukung kesepakatan dengan Hamas untuk memastikan kembalinya sandera Israel di Gaza, sementara 21% menentang syarat-syarat kesepakatan saat ini, dan 20% tidak yakin.
Selain itu, 59% responden percaya bahwa penanganan Netanyahu terhadap isu sandera didorong oleh “pertimbangan politik,” dibandingkan dengan 37% yang berpikir dia bertindak atas dasar “motivasi objektif,” dan 13% yang tidak yakin.
Sebelumnya, menteri kabinet sayap kanan Itamar Ben-Gvir dan Bezalel Smotrich mengancam akan keluar dari pemerintahan jika Netanyahu setuju untuk melakukan kesepakatan dengan Hamas untuk menghentikan permusuhan dan menukar tahanan.
Pada Sabtu malam, Hamas mengumumkan bahwa delegasi yang dipimpin oleh pejabat senior Khalil Al-Hayya akan tiba di Kairo atas undangan mediator dari Mesir dan Qatar untuk membahas hasil negosiasi terbaru yang diadakan di Kairo.
Kunjungan ini dilakukan setelah kedatangan delegasi keamanan Israel di Kairo dua hari lalu, bersama dengan delegasi AS, untuk mengikuti pembicaraan gencatan senjata dan pertukaran tahanan, dengan negosiasi yang diharapkan akan dilanjutkan pada Sabtu atau Minggu.
Israel terus melancarkan serangan ke Jalur Gaza setelah serangan oleh kelompok Palestina Hamas pada 7 Oktober, meskipun ada resolusi Dewan Keamanan PBB yang menyerukan gencatan senjata segera.
Serangan ini telah mengakibatkan lebih dari 40.200 kematian warga Palestina, sebagian besar wanita dan anak-anak, serta lebih dari 93.000 luka-luka, menurut otoritas kesehatan setempat.
Blokade yang sedang berlangsung di Gaza telah menyebabkan kekurangan pangan, air bersih, dan obat-obatan yang parah, meninggalkan banyak wilayah dalam kehancuran.
Israel menghadapi tuduhan genosida di Mahkamah Pidana Internasional, yang telah memerintahkan penghentian operasi militer di kota Rafah, di mana lebih dari satu juta warga Palestina mencari perlindungan sebelum daerah tersebut diinvasi pada 6 Mei.
