Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menegaskan bahwa pemerintahnya menolak gencatan senjata dalam perang Israel melawan Hamas. Dalam pemungutan suara yang dilakukan oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), terdapat 14 negara yang juga menolak gencatan senjata di Gaza, Palestina.
Negara-negara tersebut antara lain Austria, Kroasia, Ceko, Fiji, Guatemala, Hungaria, Israel, Kepulauan Marshall, Federasi Mikronesia, Republik Nauru, Papua Nugini, Paraguay, Tonga, dan Amerika Serikat. Sementara itu, ada 120 negara lain yang menyetujui gencatan senjata, dan 45 negara lainnya abstain atau tidak memberikan suara. Indonesia termasuk dalam kelompok negara yang menyetujui seruan gencatan senjata.
Majelis Umum PBB menyerukan gencatan senjata yang bersifat segera, tahan lama, dan berkelanjutan antara Israel dan Hamas demi kemanusiaan. PBB juga menuntut akses bantuan tanpa hambatan ke Jalur Gaza yang terkepung. Selain itu, PBB menekankan pentingnya mematuhi kewajiban berdasarkan hukum kemanusiaan dan hak asasi manusia internasional. Resolusi tersebut tidak menyebutkan nama Hamas, tetapi menyerukan pembebasan segera dan tanpa syarat terhadap semua warga sipil yang ditawan secara ilegal.
Meskipun tidak mengikat, resolusi ini memiliki bobot politik yang mencerminkan isolasi internasional yang dihadapi oleh AS dan Israel. Upaya untuk menuntut pembebasan sandera segera mendapat dukungan dari mayoritas, tetapi gagal memenuhi syarat dua pertiga mayoritas yang dibutuhkan. Hal ini terkait dengan tekanan yang dilakukan oleh AS dan Israel. Ini juga merupakan pertama kalinya PBB memiliki pandangan kolektif terkait krisis Timur Tengah setelah upaya sebelumnya di Dewan Keamanan PBB gagal karena veto yang digunakan oleh Rusia atau Amerika.
