Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun politik cenderung stagnan di kisaran 5,1%. Proyeksi ini sedikit lebih rendah dari sasaran pemerintah dalam UU APBN 2024, sebesar 5,2%.
Lembaga Penelitian Ekonomi dan Masyarakat (LPEM) FEB UI mengungkapkan proyeksi ini cukup stabil dibandingkan revisi perkiraan kami untuk 2023, yakni 5,0% – 5,1%.
“Iklim politik dan kondisi moneter global akan menjadi dua tema utama yang akan mempengaruhi kondisi perekonomian Indonesia di 2024,” kata LPEM dalam Indonesia Economic Outlook 2024, dikutip Rabu (22/11/2023).
Pada 2024, LPEM menegaskan periode Pemilihan Umum (Pemilu) akan memiliki dampak pada pertumbuhan dan berbagai indikator makroekonomi lainnya di tahun depan.
Di satu sisi, Indonesia akan melaksanakan Pemilu Serentak untuk pertama kalinya dari level nasional hingga kabupaten/kota; sehingga mendorong terjadinya injeksi likuiditas dalam jumlah besar ke perekonomian akibat adanya pengeluaran kampanye dan belanja publik.
“Besarnya dampak pengganda di perekonomian akan memicu konsumsi domestik selama tahun 2024 mengingat pemilu di tingkat provinsi dan kabupaten/Kota diperkirakan akan terjadi menjelang akhir tahun,” tulis laporan ini yang disusun oleh Jahen F.Rezki, Teuku Riefky dan lainnya.
Namun, di sisi lain, LPEM menilai panjangnya periode transisi kekuasaan hingga pemerintahan baru menjabat akan memperpanjang periode sentimen ‘wait-and-see’ oleh sektor swasta dan berpotensi menghambat laju pertumbuhan ekonomi dan investasi.
Oleh karena itu, kedepannya, LPEM menilai sangat penting untuk menjaga stabilitas dari keyakinan konsumen, tingkat harga, dan nilai tukar untuk menjaga pertumbuhan ekonomi jangka pendek di tengah berbagai potensi ketidakpastian.
Lebih lanjut, LPEM mengingatkan periode transisi kekuasaan hingga pemerintahan baru menjabat akan memperpanjang periode sentimen ‘wait-and-see’ oleh sektor swasta dan berpotensi menghambat laju pertumbuhan ekonomi dan investasi.
Chief Economist Bank Mandiri Andry Asmoro mengatakan merujuk pada data gelaran Pemilu di masa-masa sebelumnya, pertumbuhan investasi cenderung melandai di tahun politik.
Dia mengatakan para investor memilih untuk menunda melakukan investasi sampai Pemilu selesai.
“Memang ada faktor wait and see di situ,” kata Andry dikutip pada Rabu (22/11/2023).
Andry mengatakan untuk memutus lingkaran lesu investasi di tahun politik itu, pemerintah harus terus melanjutkan program penarik investasi yang sudah berjalan. Misalnya untuk program hilirisasi nikel, dia mengatakan program itu masih bisa berlanjut di tengah gelaran politik 5 tahunan sekali. “Nikel sudah dijalankan, hilirisasi kepada industri lain juga bisa dilakukan,” kata dia.
Andry meyakini ketika pemerintah bisa fokus menjalankan program-program penarik investasi, aliran modal ke dalam negeri akan tetap lancar. Dia mengatakan pemerintah dapat meyakinkan investor bahwa pergantian kekuasaan tidak membuat program lama berhenti.
“Dari jaman SBY (Susilo Bambang Yudhoyono) ke Pak Jokowi ada benang merah juga dari sisi pembangunan infrastruktur,” kata dia.
