APBN didorong untuk lebih optimal dan efektif pada 2024
Jakarta, CNBC Indonesia – Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) memainkan peran penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Penyerapan anggaran pada 2024 akan didorong untuk lebih optimal dan tepat sasaran dalam mencapai tujuannya.
APBN Tahun Anggaran 2024 telah disahkan melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2023 pada tanggal 16 Oktober yang lalu, dimana pemerintah menargetkan pendapatan negara sebesar Rp2.802,29 triliun dan belanja negara sebesar Rp3.325,12 triliun dengan angka defisit sebesar Rp522,83 triliun atau sekitar 2,29% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).
Belanja negara terbagi menjadi Belanja Pemerintah Pusat dengan alokasi sebesar Rp2,467,53 triliun serta Transfer ke Daerah yang dialokasikan sebesar Rp857,59 triliun. Anggaran tersebut akan dioptimalkan untuk mendukung tema kebijakan fiskal APBN Tahun Anggaran 2024 yaitu Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan.
Kebijakan belanja pemerintah akan mendukung percepatan transformasi ekonomi, penguatan kualitas belanja, mendorong subsidi tepat sasaran, serta untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, pemerataan pembangunan, dan penciptaan lapangan pekerjaan. Beberapa tema utama yang mendapatkan fokus anggaran antara lain pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial, subsidi, infrastruktur, ketahanan pangan, hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM).
Dalam kondisi ketidakpastian global, pelaksanaan APBN Tahun 2024 dipastikan akan memenuhi berbagai tantangan. APBN 2024 harus mampu menjalankan peran shock absorber untuk menahan efek guncangan ekonomi global dan menjadi penopang pertumbuhan ekonomi domestik.
Keterlibatan seluruh stakeholders menjadi hal penting demi mewujudkan anggaran belanja yang berkualitas. Akselerasi belanja negara harus dilakukan sejak awal tahun anggaran dengan strategi meningkatkan kualitas perencanaan kegiatan, mempercepat proses pengadaan barang/jasa (PBJ) pemerintah, memastikan akurasi data penerima bantuan sosial, dan pengawasan serta evaluasi secara berkala.
Selain itu, upaya akselerasi dilakukan melalui simplifikasi proses bisnis pengelolaan keuangan dengan modernisasi dan digitalisasi pelaksanaan anggaran. Sinergi dari seluruh stakeholders menjadi krusial demi tercapainya APBN yang sehat, berkesinambungan, serta memberikan daya ungkit optimal terhadap perekonomian nasional dan kesejahteraan masyarakat.
