Jakarta, CNBC Indonesia – PT Pertamina Hulu Energi (PHE), Subholding Upstream PT Pertamina (Persero), mengungkapkan hambatan utama yang dihadapi perusahaan dalam memproduksi minyak di dalam negeri, khususnya dalam pengeboran darat.
Direktur Utama PHE Chalid Said Salim menyatakan bahwa terdapat tiga hambatan utama bagi perusahaan dalam memaksimalkan produksi minyak dan gas bumi di dalam negeri.
Pertama, dia menyebutkan bahwa pihaknya mengalami kesulitan dalam hal pembebasan lahan untuk melakukan pengeboran.
“Untuk pekerjaan pengeboran, terutama masih terhambat terkait pembebasan lahan,” ujarnya dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi VII DPR RI di Jakarta, Rabu (27/3/2024).
Kedua, berkaitan dengan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN). Oleh karena itu, menurutnya diperlukan dukungan untuk meningkatkan kapasitas nasional guna pemenuhan kebutuhan material dalam aktivitas hulu migas.
Terakhir, hambatan perusahaan terkait persetujuan perizinan lingkungan.
“Kemudian, peningkatan kapasitas nasional untuk pemenuhan kebutuhan material dan terakhir percepatan persetujuan perizinan lingkungan,” jelasnya.
Dengan demikian, dia berharap bahwa jika dukungan yang dibutuhkan oleh perusahaan terpenuhi, maka dukungan tersebut akan berdampak pada kondisi produksi perusahaan.
“Semoga bagian dari hal ini telah disetujui namun rencana kerja 2024 dan jangka panjang sangat berpengaruh pada kondisi ini,” katanya.
Sebagai informasi, PHE menargetkan produksi minyak dan gas bumi (migas) dari lapangan di dalam negeri mencapai 742 ribu barel setara minyak per hari (boepd) pada 2024, naik dari 728 ribu boepd pada 2023.
Dari sisi minyak, produksi minyak dari dalam negeri diperkirakan naik menjadi 420 ribu bph pada 2024 dari 415 ribu bph pada 2023.
Sementara itu, dari sisi penyaluran gas, penyaluran gas pada 2024 dijadwalkan naik menjadi 1,86 miliar kaki kubik per hari (bcfd) dari 1,8 bcfd pada 2023.
Sebelumnya, Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) mengungkapkan sejumlah hambatan operasional di sektor hulu migas, yang berdampak pada pencapaian produksi migas pada 2023.
Kepala SKK Migas Dwi Soetjipto mengungkapkan beberapa hambatan usaha hulu migas di Indonesia antara lain masalah pengadaan lahan, perizinan, dan keuangan. Sebagai contoh adalah hambatan pembebasan lahan di wilayah PPKH oleh Pertamina Hulu Rokan (PHR).
Selain itu, ketersediaan rig atau peralatan pengeboran di lapangan juga menjadi hambatan. Kemudian, gangguan operasional atau shutdown tak terduga di beberapa lapangan migas.
Tak hanya itu, isu tumpang tindih lahan dengan wilayah hutan konservasi juga menjadi hambatan operasional pengeboran migas di lapangan.
Berdasarkan data SKK Migas, penyaluran minyak nasional pada 2023 mencapai 605.723 ribu barel per hari (bph) atau 91,78% dari target 660 ribu bph. Sedangkan untuk 2024, target penyaluran minyak ditetapkan sebesar 635 ribu bph.
Artikel Selanjutnya
PHE Targetkan Eksplorasi Blok East Natuna Tahun 2026
(wia)
