Jakarta, CNBC Indonesia- Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia memastikan bahwa pemerintah Indonesia akan meningkatkan kepemilikan sahamnya di PT Freeport Indonesia (PTFI) sebesar 10%, sehingga total saham yang dimiliki oleh pemerintah di PTFI akan menjadi 61%.
Dengan penambahan saham sebesar 10% ini, pemerintah juga akan memperpanjang kontrak izin usaha pertambangan khusus (IUPK) PTFI setelah berakhir pada tahun 2041, dan akan diperpanjang selama 20 tahun ke depan hingga tahun 2061.
Bahlil juga memastikan bahwa selain penambahan saham pemerintah, PTFI juga diwajibkan untuk membangun smelter di Papua dan melibatkan masyarakat Papua dalam pertambangan Freeport.
Bagaimana penjelasan Kementerian Investasi mengenai perpanjangan izin tambang Freeport? Untuk informasi lebih lanjut, saksikan dialog antara Syarifah Rahma dengan Menteri Investasi/Kepala BKPM RI, Bahlil Lahadalia dalam acara Economic Update, CNBC Indonesia (Rabu, 01/08/2024)
