Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan bahwa Presiden Joko Widodo (Jokowi) berharap program Prakerja tetap masuk dalam APBN 2025. Menurutnya, program ini telah mencapai hasil yang baik dalam pelaksanaannya.
Pernyataan ini disampaikan oleh Airlangga setelah bertemu dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Negara, Jakarta, pada Jumat (9/8/2024). Dalam pertemuan tersebut, Airlangga hanya membahas perkembangan ekonomi Indonesia saat ini.
“Akhirnya, saya melaporkan mengenai Prakerja, capaian yang baik. Ke depan, Beliau (Presiden Jokowi) meminta agar program ini dimasukkan ke dalam APBN 2025,” ungkap Airlangga kepada wartawan.
Program Kartu Prakerja adalah program pengembangan kompetensi kerja yang ditujukan bagi pencari kerja, pekerja yang terkena PHK, dan pekerja yang membutuhkan peningkatan kompetensi.
Pada tahun 2023, anggaran untuk program Kartu Prakerja sebesar Rp2,67 triliun dan pada tahun 2024 sebesar Rp4,8 triliun. Tujuan dari program ini adalah untuk mengembangkan kompetensi tenaga kerja, meningkatkan produktivitas dan daya saing, serta mengembangkan kewirausahaan.
Dalam program ini, peserta juga mendapatkan insentif berupa biaya mencari kerja sebesar Rp600.000 dan insentif pengisian survei sebesar Rp50.000, dengan syarat harus menyelesaikan pelatihan.
Selain itu, Airlangga juga membahas perkembangan perdagangan dengan China yang mencetak surplus sebesar US$8 miliar. Selain itu, juga dibahas mengenai finalisasi Undang-Undang Indonesia – European Union Comprehensive Partnership Agreement (IEU CEPA) dan ratifikasi perjanjian Indo – Pacific Economic Framework (IPEF).
“Tidak banyak negara yang bisa mencetak surplus dalam perdagangan dengan China, ini menunjukkan bahwa kebijakan kita dan daya saing kita baik, terutama karena harga komoditas juga telah turun,” jelasnya.
(Sumber: CNBC Indonesia)
