Presiden Terpilih Prabowo Subianto diberikan keleluasaan oleh DPR RI untuk melakukan realokasi dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 sebesar Rp 3.621,31 triliun. Realokasi tersebut dilakukan terutama untuk membentuk kementerian dan lembaga baru.
“Dalam rangka mendukung komposisi kabinet yang baru, Badan Anggaran dan pemerintah sepakat memberikan keleluasaan realokasi anggaran bagi kebutuhan anggaran kementerian dan lembaga yang baru,” kata Ketua Banggar DPR Said Abdullah dalam pidatonya di Rapat Paripurna pengesahan Rancangan APBN 2025, Kamis, (19/9/2024).
Said menjelaskan bahwa pemberian keleluasaan ini dilakukan karena penambahan kementerian dan lembaga merupakan hak konstitusional presiden dan wakil presiden. Dia menyebut bahwa hal tersebut merupakan kewenangan konstitusional presiden dan wakil presiden terpilih.
Penambahan dan perombakan nomenklatur kementerian telah mulai terdengar menjelang pelantikan Prabowo-Gibran pada 20 Oktober 2024. Ketua MPR Bambang Soesatyo menyatakan bahwa Prabowo-Gibran berencana menambah jumlah kementerian dan lembaga menjadi 44.
Langkah Prabowo untuk menambah jumlah kementerian lebih mudah dilakukan karena DPR telah mengesahkan revisi Undang-Undang Kementerian Negara. Salah satu perubahan penting dalam revisi tersebut adalah pada Pasal 15 yang mengatur jumlah kementerian dan lembaga maksimal 34. Pasal tersebut diubah untuk disesuaikan dengan kebutuhan Presiden dengan memperhatikan efektivitas penyelenggaraan pemerintah.
Sekretaris Jenderal Partai Gerindra, Ahmad Muzani, mengungkapkan bahwa Prabowo Subianto akan melakukan sejumlah perombakan terhadap kementerian setelah dilantik pada 20 Oktober mendatang. Muzani menyebut bahwa akan ada kementerian yang digabungkan dan dipisahkan oleh Prabowo, namun ia belum merinci daftar kementerian yang akan mengalami perombakan.
rsa/mij
[Video: Belanja Negara Tahun Pertama Prabowo Ditetapkan Rp 3.621 T](https://cnbcindonesia.com/news/20240917182602-8-572494/video-belanja-negara-tahun-pertama-prabowo-ditetapkan-rp-3621-t)
