Perekonomian Indonesia menghadapi hambatan besar dalam perkembangannya ke depan. Ini disampaikan oleh sejumlah analis dan ekonom asing kepada CNBC International pada Kamis (26/9/2024).
Dalam laporannya, CNBC International menyoroti tekad Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati untuk membuat prediksi bahwa Indonesia akan menjadi negara maju. Namun, beberapa pihak menyatakan bahwa belum ada kemajuan signifikan yang diperlukan untuk menjadikan Indonesia sebagai negara berpendapatan tinggi.
“Presiden Widodo telah menerapkan sejumlah reformasi ekonomi, dengan yang paling mencolok adalah mempermudah proses perekrutan dan pemecatan karyawan baru. Mereka juga mereformasi regulasi lahan,” kata Gareth Leather, ekonom senior di Capital Economics, kepada CNBC.
“Namun, Indonesia masih punya kelemahan. Infrastruktur yang belum memadai, korupsi masih menjadi masalah. Namun, mereka bergerak ke arah yang tepat.”
CNBC juga mencatat bagaimana Indonesia berusaha untuk keluar dari jerat middle income trap. Mereka mengutip data dari IMF yang menyatakan perlunya reformasi struktural yang luas dan berkelanjutan, sambil tetap menjaga stabilitas ekonomi yang sudah dibangun.
Salah satu program yang dianggap efektif adalah reformasi perpajakan dan ketenagakerjaan, yang membuat perusahaan lebih mudah dalam merekrut dan memecat karyawan.
“Itu adalah langkah-langkah positif ke arah yang benar,” tambah Leather.
“Di bawah sistem lama, jika Anda ingin memecat karyawan di Indonesia, Anda harus membayar pesangon hingga 60 minggu. Ini jauh lebih tinggi dibandingkan dengan tempat lain. Bagi investor manufaktur yang ingin memulai bisnis di Asia, ketidakfleksibelan tenaga kerja bisa membuat mereka berpikir dua kali.”
Meskipun begitu, hal ini tidak akan membuat Indonesia menjadi ‘China baru’ di tingkat global. Saat ini, yang paling penting adalah Indonesia dapat mencapai pertumbuhan ekonomi sebesar 5%.
“Jika pertumbuhannya tetap stabil di angka 5-6% dalam dekade mendatang, itu sudah merupakan pencapaian yang baik,” tambahnya.
