Direktur Eksekutif Lembaga Studi Pertahanan dan Studi Strategis Indonesia (LESPERSSI), Rizal Darma Putra, mengungkapkan bahwa perlu dilakukan pemisahan fungsi intelijen dalam negeri dan luar negeri di Indonesia. Langkah ini dianggap penting untuk meningkatkan efektivitas dan transparansi kerja intelijen dalam menghadapi berbagai tantangan keamanan nasional.
Pemisahan fungsi antara intelijen dalam negeri dan luar negeri dianggap sebagai langkah krusial dalam restrukturisasi Badan Intelijen Negara (BIN) oleh Rizal Darma Putra. Menurutnya, hal ini akan membantu memastikan klarifikasi peran dan tugas masing-masing unit, serta menghindari tumpang tindih kewenangan yang dapat terjadi. Dengan pemisahan yang jelas, setiap unit diharapkan dapat lebih fokus dalam menjalankan fungsinya baik di dalam maupun di luar negeri, sehingga potensi penyalahgunaan kekuasaan dapat diminimalisir.
Dalam diskusi tersebut juga dibahas mengenai perlunya pengawasan yang lebih ketat terhadap operasi BIN. Rizal menyoroti bahwa saat ini belum ada otoritas yang memiliki kewenangan jelas untuk mengawasi operasi BIN, sehingga potensi penyalahgunaan kekuasaan masih cukup mungkin terjadi. Oleh karena itu, diperlukan penguatan mekanisme pengawasan di berbagai aspek, seperti anggaran, operasi, dan regulasi untuk menekan risiko penyalahgunaan kekuasaan.
Untuk mengoptimalkan peran BIN sebagai koordinator intelijen nasional, Muhammad Haripin dari BRIN menekankan pentingnya klarifikasi dan penguatan peran tersebut. Peran BIN sebagai koordinator intelijen diharapkan dapat menjembatani berbagai lembaga intelijen yang ada dan mengurangi ego sektoral di antara lembaga tersebut.
Pada aspek pengembangan SDM, Haripin menyoroti perlunya perbaikan dalam proses rekrutmen intelijen. Proses rekrutmen intelijen dianggap perlu lebih terbuka dan inklusif, dengan menggunakan proses rekrutmen yang beragam dan tidak hanya didominasi oleh lulusan dari satu institusi.
Aisha Kusumasomantri, Direktur Riset Indo Pacific Strategic Intelligence, menekankan perlunya penguatan intelijen luar negeri untuk menghadapi ancaman eksternal yang semakin kompleks. Menurutnya, fokus BIN yang saat ini terlalu dalam negeri perlu diperluas untuk memitigasi ancaman dari luar yang dapat mempengaruhi keamanan nasional.
Erik Purnama dari Co-Founder ISDS memberikan kritik terhadap dominasi unsur militer dalam struktur kelembagaan BIN. Menurutnya, dominasi militer dapat mengurangi profesionalisme lembaga intelijen dan menimbulkan konflik kepentingan. Oleh karena itu, perlu dilakukan peninjauan ulang terhadap struktur kelembagaan BIN untuk menciptakan lembaga intelijen yang lebih profesional.
Diskusi ini menghasilkan beberapa rekomendasi untuk memperkuat BIN dan lembaga intelijen lainnya di Indonesia. Pemisahan fungsi, penguatan peran koordinasi, serta pengawasan yang lebih ketat dan transparan menjadi langkah-langkah utama yang direkomendasikan. Selain itu, perbaikan pola rekrutmen dan pengembangan SDM juga perlu dilakukan agar BIN dapat merespons ancaman keamanan dengan lebih efektif.
