Prabowo Subianto: Pemerintah Harus Pakai BUMN Sebagai Ujung Tombak
Menurut Prabowo Subianto, untuk hal-hal yang strategis, pemerintah harus menggunakan BUMN sebagai ujung tombak. BUMN dianggap sebagai implementer yang penting. Banyak negara, seperti Singapura dan Tiongkok dengan 150.000 BUMN-nya, telah menerapkan hal ini. Prabowo menegaskan bahwa hal serupa juga harus bisa dilakukan oleh Indonesia.
Untuk mewujudkan hal ini, BUMN perlu merekrut manajer-manajer, insinyur-insinyur, serta direksi-direksi yang kapabel. Menurutnya, tidak mungkin tidak ada orang-orang handal di Indonesia. Prabowo mencatat bahwa banyak orang tidak diberikan kesempatan meskipun memiliki potensi.
Prabowo kemudian membagikan pengalamannya di tentara, di mana ia belajar bahwa tidak ada prajurit yang jelek, tetapi yang ada hanyalah komandan-komandan yang jelek. Prabowo menyatakan keyakinannya bahwa dengan kepemimpinan yang baik, anak-anak muda dan para profesional Indonesia dapat berkembang dan memberikan kontribusi yang positif.
Peran Koperasi dalam Ekonomi Indonesia
Prabowo juga membahas peran koperasi dalam ekonomi Indonesia. Menurutnya, koperasi adalah alat pemerataan dan instrumen untuk memperkuat yang lemah. Prabowo menyatakan bahwa pemerintah perlu menggalakkan peran koperasi dalam ekonomi, namun bukan berarti membesarkan koperasi sambil melemahkan sektor swasta. Menurutnya, swasta, BUMN, dan koperasi dapat berjalan sejajar dalam mengembangkan ekonomi bangsa.
Prabowo menggarisbawahi bahwa koperasi memiliki potensi untuk menjadi alat pemerataan dan motor swasembada bagi Indonesia. Namun, untuk mencapai hal ini, diperlukan pengerahan tenaga, pikiran, dan usaha yang sungguh-sungguh. Prabowo menekankan bahwa koperasi dapat menjadi alat distribusi yang adil dan merata, terutama dalam konteks distribusi pupuk yang telah dialami oleh Indonesia sebelumnya.
Prabowo mengajak untuk kembali ke fundamental dan asas-asas yang benar, di mana barang rakyat, pabrik rakyat, dan distribusi dilakukan oleh rakyat melalui koperasi. Ia berpendapat bahwa hal ini juga dapat menjadi langkah untuk mengatasi praktik nepotisme yang kerap terjadi dalam distribusi pupuk dan sektor-sektor ekonomi lainnya.
