Selain kedelapan Program Dampak Cepat, administrasi yang akan datang perlu berfokus pada 17 target kinerja utama dengan program prioritas untuk mencapai visi Indonesia Emas tahun 2045. 17 target ini sangat penting karena mereka mewakili batu loncatan dasar atau prasyarat mutlak untuk menjadi negara yang maju dan makmur. Mereka juga menunjukkan bahwa kita adalah bangsa yang belajar dari sejarah. Kita menyadari tantangan yang kita hadapi sekarang dan di masa depan (dekat dan jauh). Kita adalah bangsa yang memilih untuk menghadapi tantangan kita dengan serius, membekali diri kita dengan kemampuan untuk menghadapinya.
Target Prioritas 1: Mencapai Swasembada Pangan, Energi, dan Air Pangan, energi, dan air merupakan kebutuhan dasar untuk kemandirian dan kedaulatan suatu negara. Oleh karena itu, pencapaian swasembada pangan, energi, dan air harus diupayakan dengan cepat dan cermat. Untuk pangan, inisiatif melibatkan pengembangan program areal pertanian, terutama untuk padi, jagung, singkong, kedelai, dan tebu. Setidaknya 4 juta hektar tambahan area panen tanaman ditargetkan pada tahun 2029. Dengan peningkatan luas panen ini, dengan asumsi semuanya adalah sawah, akan ada penambahan 20 juta ton gabah (asumsi produktivitas 5 ton per ha) atau setara dengan 10 juta ton beras (asumsi hasil 50%). Di ranah energi, Indonesia telah berada pada posisi yang baik untuk menjadi pemimpin global dalam energi hijau melalui pengembangan biodiesel dan biofuel aviasi dari kelapa sawit, bioetanol dari tebu dan singkong, serta pemanfaatan sumber daya terbarukan seperti hidro, angin, laut, surya, dan panas bumi. Pada tahun 2029, dengan sumber daya alam yang tersedia, program biodiesel B50 dan campuran etanol E10 akan diimplementasikan. Sementara itu, pembangkit listrik micro-hydro (PLTMH) harus dipromosikan sebagai solusi untuk menyediakan listrik di daerah terpencil. Ketersediaan air akan dipastikan melalui manajemen air yang tepat, menjadikannya tersedia selama kemarau dan mencegah bencana selama musim hujan.
Target Prioritas 2: Memperbaiki Sistem Penerimaan Nasional Pemerintah berkomitmen untuk menegakkan prinsip-prinsip Undang-Undang Dasar 1945, khususnya Pasal 23A, yang menyatakan bahwa semua pajak dan retribusi yang wajib untuk kebutuhan negara harus ditetapkan melalui undang-undang. Komitmen ini menegaskan perlunya peningkatan signifikan dalam kemampuan lembaga penerimaan nasional, bersamaan dengan reformasi komprehensif dalam kebijakan dan sistem perpajakan, yang bertujuan untuk memperluas basis penerimaan nasional. Untuk itu, negara akan mengambil langkah-langkah konkrit untuk meningkatkan koleksi pendapatan dalam negeri. Pendirian Badan Penerimaan Nasional diharapkan dapat meningkatkan rasio pendapatan nasional terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) menjadi 23%. Upaya reformasi kebijakan pajak akan difokuskan pada penyempurnaan sistem penerimaan pajak dan non-pajak, memperluas basis pajak dan sumber-sumber penerimaan lainnya. Insentif pajak harus diarahkan untuk memperkuat pertumbuhan ekonomi, termasuk UMKM dan peningkatan daya beli masyarakat.
Target Prioritas 3: Memberantas Kemiskinan Kemiskinan bukan hanya merupakan kekurangan kekayaan tetapi juga merupakan cerminan dari akses yang terbatas terhadap manfaat pembangunan. Hal ini juga merupakan akar dari berbagai perilaku kriminal dan masalah sosial yang luas, yang mengarah pada generasi yang tidak mencapai potensi mereka. Oleh karena itu, memberantas kemiskinan harus menjadi landasan kebijakan pemerintah. Bertujuan untuk menghapus kemiskinan ekstrim dalam dua tahun pertama pemerintahan dan mengurangi kemiskinan relatif menjadi 5% pada akhir tahun 2029 adalah tujuan-tujuan kritis.
Target Prioritas 4: Memerangi Penyalahgunaan Narkoba Penyalahgunaan narkoba adalah wabah sosial yang sangat merugikan baik produktivitas individu maupun kesejahteraan masyarakat. Strategi yang efektif dan komprehensif untuk mencegah dan memerangi distribusi dan penggunaan narkoba harus dimulai dengan peningkatan kesadaran di dalam keluarga. Sementara itu, pemerintah ditugaskan untuk menutup segala kesempatan penyelundupan narkoba.
Target Prioritas 5: Memastikan Akses Kesehatan Universal: Meningkatkan Program Asuransi Kesehatan (BPJS Kesehatan) dan Ketersediaan Obat Akses ke layanan kesehatan komprehensif dan berkualitas tinggi sangat penting untuk meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia. Program Asuransi Kesehatan (BPJS Kesehatan) yang sedang berlangsung memerlukan peningkatan dan penguatan melalui ketersediaan obat yang luas. Meningkatkan BPJS Kesehatan dan memastikan ketersediaan obat merupakan prioritas utama bagi pemerintah.
Target Prioritas 6: Meningkatkan Pendidikan, Sains dan Teknologi, serta Digitalisasi Kemajuan suatu bangsa bergantung pada kualitas pendidikan dan penguasaan sains dan teknologi. Kita akan terus meningkatkan kualitas pendidikan dengan memperbaiki standar guru, memperbarui fasilitas pendidikan, dan memperluas akses pendidikan. Hal ini termasuk mendirikan dana abadi untuk pendidikan, sekolah Islam (untuk mengembangkan santri berkualitas tinggi), usaha budaya, dan LSM. Inovasi akan terjadi secara alami setelah kemajuan di bidang ini. Oleh karena itu, kita bertujuan untuk mengalokasikan 1,5-2,0% dari PDB untuk penelitian dan inovasi dalam lima tahun ke depan. Kebijakan pemerintah yang memperkuat pendidikan, sains dan teknologi, serta digitalisasi sangat penting untuk mendukung otonomi nasional.
Target Prioritas 7: Melestarikan Kesenian Budaya, Meningkatkan Ekonomi Kreatif, serta Meningkatkan Prestasi Olahraga Budaya adalah bagian integral dari identitas nasional kita, dan pelestariannya menjaga warisan berharga kita. Pendirian dana warisan budaya memastikan pelestarian budaya kita terus berlanjut. Program-program yang ditujukan untuk pelestarian budaya, meningkatkan ekonomi kreatif, dan meningkatkan prestasi olahraga akan meningkatkan profil Indonesia di panggung dunia. Mendorong ekonomi kreatif melalui seni, musik, film, dan industri kreatif lainnya juga akan menghasilkan peluang kerja baru dan pertumbuhan ekonomi yang signifikan.
Target Prioritas 8: Memperkuat Kesetaraan Gender dan Melindungi Hak Perempuan, Anak-anak, dan Penyandang Disabilitas Menciptakan masyarakat yang adil dan inklusif memerlukan peran penting negara dalam meningkatkan kesetaraan gender dan melindungi hak perempuan, anak-anak, dan penyandang disabilitas. Pemerintah harus menghilangkan diskriminasi gender dengan menganjurkan kebijakan dan inisiatif yang melindungi hak perempuan dan penyandang disabilitas, termasuk dalam pendidikan, lapangan kerja, dan partisipasi politik. Selain itu, pemerintah perlu meningkatkan upaya untuk memastikan anak-anak menerima perlindungan yang diperlukan untuk perkembangan mereka, termasuk akses nutrisi yang tepat.
Target Prioritas 9: Memperkuat Pertahanan dan Keamanan Nasional serta Menjaga Hubungan Internasional yang Kondusif Kemakmuran dan kehidupan yang damai dapat terwujud dalam suatu negara yang stabil dan aman. Sebuah negara yang kuat dapat mewujudkan aspirasinya dan menghormati hubungan internasional yang layak.
Target Prioritas 10: Memastikan Konservasi Lingkungan Dalam upaya pembangunan dan pertumbuhan ekonomi kita, keberlanjutan dan pelestarian lingkungan sangat penting untuk memastikan generasi mendatang dapat hidup dengan sehat dan nyaman. Oleh karena itu, kita akan mempercepat komitmen kita terhadap target-tarjet pembangunan berkelanjutan, termasuk mencapai tujuan emisi gas rumah kaca Net Zero. Hal ini melibatkan upaya untuk mengurangi jejak karbon dan air dalam berbagai produk serta meningkatkan manajemen berkelanjutan atas lahan, air, dan hutan. Selain itu, adopsi bioplastik dalam kehidupan sehari-hari akan dikejar secepat mungkin.
Target Prioritas 11: Memastikan Ketersediaan Pupuk, Benih, dan Pestisida Langsung ke Petani Swasembada pangan tergantung pada pencapaian produksi dan produktivitas pangan yang berkelanjutan. Ketersediaan dan akses yang komprehensif terhadap pupuk, benih berkualitas tinggi, dan pestisida sangat mempengaruhi produksi dan produktivitas pangan. Oleh karena itu, pemerintah berke
(Target dilanjutkan dalam bagian komentar)
