Lembaga Penelitian Ekonomi dan Masyarakat (LPEM) UI telah menguraikan beberapa alternatif kebijakan yang dapat diterapkan oleh pemerintah, sebagai pengganti dari sistem subsidi berdasarkan Nomor Induk Kependudukan (NIK).
Dilansir dari laporan khusus yang ditulis oleh Andhika P. Pratama, Firli W. Wahyuputri, dan Yusuf Reza Kurniawan, peningkatan tarif KRL dapat membantu operator transportasi publik untuk mengurangi ketergantungan pada Penyediaan Layanan Umum (PSO).
Menurut laporan tersebut, dengan kenaikan tarif sebesar Rp500 per penumpang, kontribusi dari penerimaan tiket dapat meningkat dari 37,3% menjadi 40% dari total penerimaan, dan berpotensi mengurangi subsidi PSO hingga Rp114 miliar per tahun.
Meskipun peningkatan harga tiket dapat menjadi salah satu alternatif untuk mengurangi ketergantungan KRL terhadap PSO, LPEM menegaskan bahwa bukanlah satu-satunya cara. Selain peningkatan harga tiket, upaya untuk mengurangi ketergantungan KRL terhadap PSO juga dapat dilakukan dengan meningkatkan profitabilitas.
Beberapa studi telah menemukan strategi yang dapat diterapkan untuk mencapai tujuan tersebut. Salah satunya adalah dengan meningkatkan jumlah penumpang, seperti yang telah ditemukan oleh Gligic di Uni Eropa. Hal ini juga sejalan dengan penelitian Feigenbaum pada 2013 yang menyoroti pentingnya pertumbuhan jumlah penumpang dalam kesuksesan finansial investasi sektor transportasi kereta api.
LPEM menyarankan bahwa meningkatkan jumlah penumpang harus menjadi prioritas untuk KAI Commuter guna mencapai keberlanjutan finansial. Selain dari peningkatan jumlah penumpang, upaya untuk meningkatkan profitabilitas juga dapat dilakukan melalui optimalisasi aset eksternal, seperti dengan mengembangkan kawasan transit (Transit Oriented Development/TOD).
Dengan pengembangan kawasan transit, KAI Commuter dapat mendiversifikasi asetnya melalui skema Land Value Capture (LVC), seperti yang dilakukan oleh MTRCL di Hong Kong yang berhasil menguatkan keuangan perusahaan melalui bisnis berbasis LVC.
LPEM yakin bahwa strategi seperti pengembangan kawasan transit dan diversifikasi pendapatan perusahaan sangat relevan untuk diterapkan oleh KAI Commuter, mengingat potensi besar lahan di sekitar stasiun kereta api di Indonesia. Dengan adopsi strategi ini, diharapkan KAI Commuter dapat meningkatkan profitabilitasnya tanpa harus menaikkan tarif, serta memberikan dampak ganda bagi mobilitas masyarakat dan pendapatan tambahan bagi perusahaan.
Namun, jika pemerintah tetap ingin menerapkan kebijakan subsidi KRL berbasis NIK, perlu dilakukan evaluasi dan justifikasi yang matang agar tidak terjadi kesalahan besar dalam penerapan kebijakan ini. Keberlanjutan kebijakan tersebut diharapkan dapat memberikan manfaat yang adil bagi kesejahteraan masyarakat.
