Menteri Keuangan Sri Mulyani Membela Penyaluran Bansos oleh Jokowi
Presiden Joko Widodo belakangan ini sering membagikan bantuan sosial (bansos). Menteri Keuangan Sri Mulyani ikut memberikan tanggapannya terkait hal tersebut.
Menurutnya, pemberian bansos merupakan instrumen yang sudah ada di dalam APBN dan sudah disetujui oleh semua partai politik di DPR.
“APBN itu adalah Undang-Undang, APBN itu dibahas bersama seluruh partai politik di Senayan,” kata Sri Mulyani dalam konferensi pers Hasil Rapat Berkala KSSK, di kantor Kementerian Keuangan, dikutip Sabtu (3/2/2024).
Dia juga mencontohkan di dalam APBN 2023 pemerintah mengalokasikan anggaran untuk tujuan bantuan sosial sebanyak Rp 476 triliun. Bansos tersebut terdiri dari beberapa jenis seperti Program Keluarga Harapan (PKH) dengan jumlah penerima 9,9 juta kelompok penerima dan kartu sembako dengan jumlah 18,7 juta penerima.
Sri Mulyani menjelaskan bahwa pada 2023, pemerintah juga memberikan bansos baru yaitu bantuan langsung tunai (BLT) El Nino untuk menanggulangi dampak musim kering berkepanjangan. Selain itu, bansos lainnya yang diberikan pemerintah melalui APBN 2023 termasuk subsidi BBM, subsidi listrik, subsidi KUR, dan bantuan pangan dengan total anggaran mencapai Rp 476 triliun.
Pola yang sama juga diterapkan pada pemberian bansos di tahun 2024 dengan nilai anggaran mencapai Rp 496 triliun. Jumlah ini bertambah sekitar Rp 20 triliun dibandingkan tahun 2023. Sri Mulyani menegaskan bahwa anggaran bansos ini ada dalam UU APBN yang telah disetujui oleh DPR.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo juga mengeluarkan program bantuan sosial (bansos) baru berupa bantuan langsung tunai menjelang masa pemilihan presiden (Pilpres) 2024. Program bansos ini diberi nama BLT Mitigasi Risiko Pangan dengan anggaran sebesar Rp 11,2 triliun dan akan diberikan kepada 18,8 juta orang pada bulan Februari.
